Guru Besar UI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos DKI Rp 3,65 Triliun

Jakarta, MI - Guru besar hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera mengusut kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta era Anies Baswedan atau tahun 2020-2021 (masa pandemi Covid-19). 

Adapun dugaan itu sudah berhembus sejak Januari 2023 lalu yang mana pada saat itu KPK menyatakan akan memberikan informasi kelanjutannya jika sudah diselidiki hingga disidik. 

Namun hingga saat ini beluma ada informasi lebih lanjut lagi. Monitorindonesia.com pada beberapa waktu lalu telah mengofirmasi akan hal itu, namun belum memberikan respons.

Twitter @kurawa menulis kronologi dugaan korupsi program bansos Covid-19 yang dilakukan Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako. Ia mengatakan, saat itu Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 Triliun, yaitu lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.

“Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp. 2.85 Triliun, mengapa?” tulis @kurawa dalam akun Twitternya (X).

Karena curiga, @kurawa mengaku telah menelusuri gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya dan mendangi lokasinya yang ada di Pulogadung, Jakarta Timur. Ia tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut.

Maka dari itu, tegas Chudry, tak ada alasan lagi kepada KPK untuk tidak menelaahnya. Jika tidak, patut dipertanyakan, ada apa dan mengapa?

"Saya kira KPK harus mengupdate terkait dengan dugaan rasuah bantuan sosial DKI Jakarta sebesar 3,65 triliun itu kepada publik, kalau tidak ya jangan salahkan publik tidak percaya lagi kepada lembaga antirasuah itu," kata Chudry saat dihubungin Monitorindonesia.com, Senin (5/2) siang.

Mulai dari telaahnya, penyelidikan hingga penyidikannya, KPK harus meng-update-nya. "Namun yang menjadi problem sekarang adalah masih dalam tahapan pemilu 2024 yang mana saat ini KPK sendiri dinilai oleh masyarakat mengandung politisasi. Namun perlu digarisbawahi bahwa dugaan tersebut mesti dibuktikan dulu apakah masuh rasuah atau bukan," beber Chudry menegaskan.

Menurut Chudry, bahwa ada dugaan kaitannya bansos dengan proses pemilihan umum. "Maka KPK harus segera mengusutnya, kalau tidak maka KPK dinilai merupakan bagian daripada 'setingan' dan politisasi," lanjutnya.

Belum lagi saat ini, tambah Chudry, bansos gencar diberikan kepada masyarakat. Bahkan kabarnya, anggarannya lebih besar daripada anggaran bansos di masa covid-19.

"Akhir-akhir ini bansos yang dilakukan itu menurut saya ada potensi dugaan korupsi karena prosedurnya itu kita lihat dari dari substansinya, itu juga harus ditelaahnya, apa ada dugaan korupsinya?"

"Saya sih melihatnya secara kasat mata. Bantuan sosial itukan dilakukan oleh beberapa Kementerian Kementerian sosial sementara dananya yang disiapkan oleh Kementerian Keungan (Kemenkeu)," cetusnya.

Lebih lanjut, Chudry menilai bahwa program bansos untuk rawan menjadi bancakan para koruptor sehingga menguntungkan pihak tertentu saja. Karena itu, tegas dia, mestinya bansos di hold sampai setelah pemilu berlangsung.

"Modus korupsi bansos itu banyak, dan itu berlangsung dari hulu ke hilir. Mulai dari manipulasi data penerima bansos, data palsu, mark up anggaran, hingga ketiadaan pengawasan yang ketat dan berlapis," jelas Chudry.

Kalau pasca pemilu bansos dijalankan, ungkap Chudry, pengawasannya mesti ketat dan berlapis, baik pengawas intern maupun eksternal. Kalau kondisi data tidak siap, lantas kenapa gelontoran bansos dipaksakan? Atau ada dugaan intensi lain dibalik bansos ini.

"Sebaiknya memang tidak dilakukan menjelang pemilu. Jikalaupun dipaksakan, tunggu sampai proses pemilu selesai dan data di hulu proses, betul-betul dipastikan," tutupnya.

Sebagaimana diberitakan, sederet bansos telah digelontorkan pemerintah mendekati waktu Pemilu 2024. Bansos-bansos ini dinilai banyak pihak memiliki muatan politik yang kuat untuk mendongkrak suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Apalagi, anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu kontestan Pemilu. Gibran maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Prabowo dan Gibran merupakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2

Tercatat sudah ada bantuan pangan beras 10 kilogram (kg), bantuan langsung tunai (BLT) El Nino Rp 200 ribu per bulan. Terbaru, BLT mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan sebesar Rp 200 ribu per bulan. Dana tersebut akan dibagikan secara total Rp 600 ribu pada Februari ini

Jokowi menyatakan alasan utama pemberian sederet bansos untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Penguatan daya beli ini perlu dilakukan di tengah kenaikan harga pangan, meroketnya harga pangan juga diakui Jokowi terjadi di berbagai negara bukan cuma Indonesia.

"Pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara bukan hanya Indonesia saja. Kedua kita ingin perkuat daya beli rakyat, yang di bawah," papar Jokowi usai menghadiri kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Di lain sisi, menurut Jokowi bansos yang diberikan juga sama sekali tak ada kaitannya untuk dipolitisasi sebagai keuntungan pada paslon tertentu dalam Pemilu 2024. Pasalnya bantuan sosial itu banyak diberikan jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024, bahkan ada yang sudah diberikan sejak September tahun lalu.

"Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan," beber Jokowi.

Jokowi menilai, BLT yang digelontorkan bukan cuma keputusan sepihak dari pemerintah. Dia mengatakan sudah ada mekanisme persetujuan dari DPR juga untuk memberikan semua bantuan sosial ke masyarakat dari dana APBN.

"Dan itu semuanya sekali lagi, itu kan sudah melalui mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita pemerintahan kita ngga seperti itu," pungkas Jokowi. (wan)

 Anies Kritik Bansos dalam Debat Pilpres, Apa Kabar Korupsi Bansos DKI Rp 3,65 Triliun?, Selengkapnya di sini