KKP Tak Dilibatkan dalam Pertemuan Teknis ke-14 Penetapan Batas ZEE RI-Vietnam, Ada Apa?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 20 September 2022 14:52 WIB
Jakarta, MI - Selama puluhan tahun, Indonesia telah melakukan perundingan dengan negara tetangga terkait penetapan batas laut, termasuk di dalam perundingan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. Indonesia dan Vietnam mulai perundingan pertama kali pada 21 Mei 2010, sampai saat ini perundingan antara kedua negara sudah diadakan belasan kali. Adapun perbedaan pemahaman mengenai ZEE masih belum menemukan titik temu yang memuaskan bagi semua pihak baik Indonesia dan Vietnam sama-sama telah mengajukan usulan garis batas sepihak. Indonesia mengajukan garis batas laut yang berbeda dengan garis batas dasar laut. Sedangkan Vietnam mengusulkan garis batas laut yang sama dengan garis batas dasar laut. Perbedaan inilah yang membuat klaim tumpang tindih. Masalah perundingan batas ZEE Indonesia-Vietnam ini pun sedang memanas beberapa hari ini, dan proses ini dituduh tak transapran. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga meminta penjelasan dari pemerintah, namun belum ada responsnya. Namun demikian, hal penting yang perlu diperhatikan bahwa pada 25 Agustus 2022, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirim surat kepada Kementerian terkait untuk menyarankan tidak menerima garis usulan Vietnam, dan menyampaikan kalau pemerintah menerima usulan Vietnam di Pertemuan Teknis ke-14. Maka Indonesia kehilangan potensi sumber daya ikan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena berkurangnya luasan ZEE Indonesia. Namun sepertinya tak menjadi perhatian dari tingkat kebijakan. Berdasarkan penelusuran Monitor Indonesia, Selasa (20/9), ternyata perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diduga tidak dilibatkan dalam Pertemuan Teknis ke-14 Penetapan Batas ZEE RI-Vietnam kalau lihat dari daftar peserta pertemuan. "Ini mungkin karena takutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengambil sikap konservatif untuk tidak memberikan konsesi mengganggu proses perundingan," jelas sumber kepada Monitor Indonesia. Belakangan ini, pemerintah juga kerap dituduh tidak transparansi dalam masalah perundingan batas ZEE dengan Vietnam, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak dilibatkan dalam Pertemuan Teknis bisa menjadi salah satu argumennya.

Topik:

KKP Vietnam ZEE

Berita Sebelumnya

KMP3 Sultra Menyiapkan Skema Terkait Pembangunan Gedung Baru Kantor Gubernur Sultra

Berita Selanjutnya

Gunakan Dokumen Terbang Jual Nikel, FRAKSI Desak Polda Sultra Periksa PT BSM

Berita Terkait

Ekonomi
KKP Hentikan Kegiatan Reklamasi Ilegal di Konawe Selatan (Foto: Dok KKP)

Tak Kantongi Izin, KKP Hentikan Reklamasi di Konawe Selatan

27 September 2025 14:46 WIB

Metropolitan
Tanggul beton di tengah pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara, kembali berdiri kokoh. Akibatnya, nelayan setempat kesulitan mencari ikan karena terhalang tembok beton tersebut. (Foto: Dok MI/Aan)

Pemprov Jakarta Tegaskan Tak Pernah Beri Izin Tanggul Beton Cilincing Milik PT Karya Citra Nusantara

12 September 2025 15:59 WIB

Metropolitan
Tanggul beton di tengah pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara, kembali berdiri kokoh. Akibatnya, nelayan setempat kesulitan mencari ikan karena terhalang tembok beton tersebut. (Foto: Dok MI)

Habis Pagar Laut, Terbitlah Tanggul Beton Cilincing: 25 Ribu KK Terdampak

12 September 2025 15:42 WIB

Ekonomi
Tanggul Beton di Laut Cilincing (Foto: Istimewa)

Tanggul Beton di Laut Cilincing Bikin Nelayan Resah, KKP Ungkap Pemiliknya!

11 September 2025 14:39 WIB

Nasional
Penampakan Sampah di Laut (Foto: Ist)

20 Juta Ton Sampah Cemari Laut Indonesia Setiap Tahun

1 Agustus 2025 19:14 WIB

Ekonomi
KKP memberikan izin pemanfaatan air laut ke PLTU Batang (Foto: Dok KKP)

KKP Beri Izin Pemanfaatan Air Laut ke PLTU Batang

27 Juli 2025 16:10 WIB