Menguak Filosofi dan Sosok Arsitek di Balik Gedung Ikonik DPR RI

Jakarta, MI - Gedung MPR/DPR RI di Senayan, Jakarta, telah lama menjadi salah satu bangunan paling ikonik di Indonesia. 

Bentuk khasnya dengan dua kubah hijau setengah lingkaran membuatnya mudah dikenali dan berbeda dari gedung pemerintahan lain yang umumnya bercat putih.

Di balik desain megah itu, tersimpan filosofi mendalam dari sang arsitek, Soejoedi Wirjoatmodjo, lulusan Technische Universität Berlin Barat. 

Ia merancang bangunan ini dengan inspirasi kepakan sayap burung yang siap terbang, simbol semangat bangsa Indonesia untuk bangkit dan terus bergerak maju.

Dilansir dari laman resmi MPR RI, pembangunan gedung ini dimulai pada 8 Maret 1965, sesuai Surat Keputusan Presiden RI Nomor 48/1965. Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, adalah sosok yang mencetuskan ide pendiriannya. 

Menariknya, gedung ini awalnya ditujukan sebagai pusat kegiatan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces), forum internasional yang diprakarsai Indonesia.

Proses perencanaan gedung berlangsung dengan sangat cepat. Dalam hitungan minggu, Soekarno sudah mengesahkan rancangan arsitektur Soejoedi pada 22 Februari 1965. Namun, pembangunan tidak mulus. Proyek sempat terhenti akibat situasi politik pasca peristiwa G30S PKI.

Pembangunan akhirnya dilanjutkan kembali melalui Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 79/U/Kep/11/1966 tanggal 9 November 1966. 

Sejalan dengan dinamika politik nasional, fungsi gedung tersebut kemudian dialihkan menjadi tempat berkantornya lembaga legislatif Indonesia yaitu MPR, DPR, dan kini juga DPD.

Sejak itu, gedung yang lebih dikenal dengan sebutan Gedung Nusantara menjadi saksi berbagai keputusan penting bangsa. Mulai dari sidang MPR yang mengubah arah sejarah politik hingga rapat-rapat DPR yang membahas kebijakan negara, semuanya berlangsung di bawah atap rancangan Soejoedi.

Kompleks parlemen di Senayan ini bukan hanya Gedung Nusantara dengan kubah hijaunya yang ikonik. Kawasan ini juga mencakup Gedung Nusantara I hingga V, Gedung Bharana Graha, Gedung Sekretariat Jenderal MPR/DPR/DPD, Gedung Mekanik, serta Masjid Baiturrahman. 

Masing-masing bangunan memiliki peran spesifik, namun keseluruhannya saling melengkapi sebagai pusat aktivitas legislatif.