SGY: Anies Baswedan Gagal Pimpin Jakarta, Indeks Kebahagiaan Warga Menurun!

Jakarta, MI - Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto menilai pada penghujung masa jabatan yang berakhir pada hari ini Minggu 16 Oktober 2022, Gubernur Anies Baswedan gagal memimpin Jakarta. Hal itu tercermin dari indeks kebahagian warga Jakarta yang menurun. SYG sapaan akrabnya mengutip dari data BPS tentang Laporan Indeks Kebahagiaan 2021 yang menunjukkan pada tahun 2017 indeks kebahagiaan warga Jakarta 71,33 poin, kemudian tahun 2021 turun menjadi 70,68 poin. Menurut SGY, dengan total APBD berkisar Rp395,74 triliun seharusnya Gubernur Anies Baswedan dapat meningkatkan indeks kebahagiaan warga Jakarta, namun faktanya indeks kebahagiaan warga Jakarta tahun 2021 justru menurun dibanding tahun 2017. Artinya, jelas dia, tingkat kebahagiaan masyarakat Jakarta juga seharusnya ikut naik. Namun faktanya, indeks kebahagiaan Jakarta pada tahun 2021 berada pada tingkat kedelapan terendah dengan skor hanya 70,68. "Angka skor kebahagian Provinsi DKI Jakarta 70,68 ini menurun 0,65 point dibandingkan dengan skor tahun 2017 yakni 71,33," kata SGY dikutip pada Minggu (16/10). SGY menambahkan, bahwa selama 5 (lima) tahun memimpin, lewat APBD DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan diperkirakan telah mengelontorkan duit rakyat sebesar Rp395,74 triliun. Angka ini dihitung dari APBD-P tahun 2018 hingga APBD-P tahun 2021 dan APBD murni tahun 2022. Adapun perkiraan rinciannya adalah: pada APBD-P 2018 sebesar Rp 83,26 triliun, APBD-P 2019 Rp 86,89 triliun, APBD-P 2020 Rp 63,23 triliun, APBD-P 2021 Rp 79,89 triliun dan APBD murni 2022 Rp 82,47 triliun. Informasi data indeks kebahagian dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks tentang Kebahagiaan Daerah (Provinsi) diukur mengunakan 3 (tiga) dimensi, yakni kepuasan hidup warga (life satisfaction), perasaan (affect) dan makna hidup (eudaimonia). Kemudian, dari sepuluh provinsi dengan Indeks Kebahagiaan terendah, Banten berada di urutan terbawah daerah yang paling tidak bahagia penduduknya di Indonesia dengan nilai indeks di angka 68,08, sedangkan Provinsi DKI Jakarta berada di urutan kedelapan dari bawah dengan nilai indeks 70,68. Provinsi Bengkulu berada pada tingkat kedua paling rendah dengan skor 69,74, disusul Papua diposisi ketiga skor 69,87 dan keempat Nusa Tenggara Barat skor 69,98. Selanjutnya Jawa Barat skor 70,23, kemudian Nusa Tenggara Timur skor 70,3, Sumatera Utara skor 70,57. Provinsi DKI Jakarta skor 70,68, Provinsi Aceh di skor 71,24 dan Provinsi Sumatera Barat skor 71,34. Jika memperhatikan skor angka indeks kebahagiaan DKI Jakarta yang hanya 70,68, SGY menilai hal ini dapat dianggap sebagai wujud kegagalan Gubernur Anies dalam membahagiakan warganya. “Jargon Anies ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’ menjadi sia-sia atau tak berguna dan gagal total. Lalu bagaimana dengan persoalan Jakarta lainnya? Apakah dengan total APBD yang berkisar Rp 395,74 triliun itu dapat menyelesaikan persoalan klasik Jakarta?” tanyanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, lanjut SGY, di atas tak perlu dijawab, lantaran indeks Kebahagiaan DKI Jakarta saja gagal ditingkatkan yang artinya Gubernur Anies dapat juga dianggap telah gagal meningkatkan Kebahagiaan warga Jakarta. Tetapi demi transparansi perlu juga menjelaskan kegagalan Gubernur Anies, yakni gagal mengatasi masalah klasik Jakarta seperti banjir Jakarta. Artinya di era Gubernur Anies, Jakarta masih saja tetap diterjang banjir. Selain itu, Gubernur Anies juga dinilai gagal mengatasi masalah klasik lainnya, yakni macet Jakarta. Khususnya gagal menyelenggarakan sistem Elektonik Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Padahal ERP sudah digagas Gubernur Jokowi sejak tahun 2013. Kemudian pada era Gubernur Ahok, ERP juga telah dilakukan uji coba. "Bahkan pemenang tender ERP juga sudah ada. Kebijakan ERP diyakni bisa mengurai kemacetan Jakarta dengan dasar prinsip keadilan, bukan dengan kebijakan ganjil genap," ungkapnya. Selain itu, lebih lanjut SGY, Anies juga gagal mengatasi masalah klasik sampah, yakni mengadakan tempat pengelolaan sampah modern atau Intermediate Treatment Facility (ITF). Sedangkan program ITF sudah disusun saat era Gubernur Fauzi Bowo (Foke). Bahkan Gubernur Anies juga telah melakukan groundbreaking ITF Sunter pada 20 Desember 2018. Tetapi sampai saat ini ITF belum terwujud. Kegagalan lain Gubernur Anies menurut pria berkaca mata ini, yakni program Rumah DP 0 persen. Program ini gagal lantaran targetnya membangun 232.214 unit. Sedangkan sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta hanya berhasil membangun 2.322 unit hunian DP Rp 0 persen. Hal ini, tegas dia, menjadi fatal lantaran Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang berkaitan dengan program Rumah DP 0 persen juga belum direvisi. "Beberapa uraian tentang kegagalan Gubernur Anies di atas, kiranya cukup dijadikan dasar untuk mempertanyakan penggunaan duit rakyat berkisar Rp395,74 triliun tersebut. Artinya Gubernur Anies Baswedan dapat dianggap telah gagal mengunakan duit rakyat tersebut untuk mengatasi persolan klasik Ibu Kota DKI Jakarta," bebernya. "Dengan demikian, maka masyarakat dapat menilai kinerja Gubernur Anies Baswedan secara objektif dan apa adanya selama 5 (lima) tahun ini," imbuhnya.

Topik:

Anies Baswedan

SGY: Anies Baswedan Gagal Pimpin Jakarta, Indeks Kebahagiaan Warga Menurun!

Berita Sebelumnya

Hari Minggu, Layanan SIM Keliling Tersedia di 2 Lokasi Jakarta

Berita Selanjutnya

DPD Partai Golkar DKI Jakarta Gelar Seminar Hukum Pemilu: Tekad dan Strategi Sukseskan Pemilu 2024

Berita Terkait

Kebahagiaan Anies Sambut Kebebasan Tom Lembong: Kita Syukuri dan Rayakan

Anies Kecewa Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara: Penanda Bahwa Keadilan Masih Jauh dari Selesai

Anies Kecewa Tom Lembong Divonis 4,6 Tahun Penjara

Anies Harap Hakim Berikan Putusan yang Adil Dalam Perkara Tom Lembong

Anies Baswedan Hadiri Sidang Pembacaan Nota Pembelaan Tom Lembong

Anies Baswedan Hadiri Sidang Korupsi Impor Gula Tom Lembong

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K