Proyek Saringan Sampah Rp 195 Miliar Molor, Heru Budi Diminta Turun Tangan

Adelio Pratama

Diperbarui 31 Januari 2023 19:43 WIB

Proyek Saringan Sampah Rp 195 Miliar Molor, Heru Budi Diminta Turun Tangan

Jakarta, MI - Proyek pembangun sistem pengambilan dan Treatmen Sampah Badan air melalui rekayasa sungai pada kali Ciliwung Segmen TB Simatupang yang digarap PT PP Presisi Tbk. senilai Rp 195 miliar dari PT Runggu Prima Jaya KSO (Runggu Prima Jaya) tidak sanggup melaksanakan penyelesaian proyek strategis tersebut tepat waktu. Padahal, Direktur Operasi PP Presisi Darwis Hamzah sebelumnya telah berkomitmen proyek tersebut merupakan proyek Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang akan dikerjakan oleh KSO PP Presisi dan Runggu Prima Jaya kurang dari 1 tahun. Lingkup pekerjaan perseroan pada proyek tersebut meliputi jasa pekerjaan sipil sampai dengan mechanical dan electrical. "Tujuan pembangunan proyek ini merupakan bagian dari proyek percontohan sistem pengolahan sampah pada sungai–sungai DKI Jakarta, di mana akan dilakukan penyaringan sampah pada hulu sungai yang nantinya akan diterapkan pada sungai-sungai di DKI Jakarta," kata Darwis dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (31/1). Selain itu, perseroan juga berkomitmen untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal di tengah padatnya proyek-proyek strategis nasional yang sedang perseroan kerjakan. "Kami yakin dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan sebagai bagian dari usaha kami untuk selalu memberikan value added melalui time delivery dan quality delivery yang unggul," ungkapnya. Namun demikian, hingga saat ini sudah melebihi batas kontrak satu bulan dan progresnya masih sangat jauh dari kenyataan. Atas hal ini, komitmen anak perusahaan BUMN itu dinilai hanya isapan jempol belaka. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto pun bahkan tidak bisa dijelaskan alasan keterlambatan dan konsekwensinya. Terkait Apakah kedua perusahaan tersebut di black list atau diperpanjang dengan dikenakan denda sesuai aturan dalam kontrak? Dan banyak lagi pertanyaan yang perlu publik warga Jakarta ketahui. Sebab proyek itu bukan proyek pribadi, namun dibangun dengan uang rakyat. Asep yang pelit komunikasi ini hanya menyarankan mengkonfirmasi kepada Lukman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). "Bisa langsung ke PPK nya Pak," kata Asep. Sikap yang sama ketertutupan anak buahnya itu menular. Pasalnya, Lukman yang dihubungi lewat telepon genggamnya tidak merespon. Begitupun wawancara tertulis di WhatsAppnya yang dikirimkan awak media belum juga mengindahkannya. Menyikapi kondisini ini banyak pihak meminta kepada Plt Gubernur Heru Budi untuk turun ke lokasi. "Bapak Gubernur jangan hanya turun ke proyek proyek untuk meresmikan yang sudah tuntas. Bapak Gubernur lebih hebat kalau lebih peduli melihat kinerja anak buahnya yang tidak becus," kata Amru warga Condet yang tinggal berdekatan dengan lokasi proyek tersebut kepada Monitor Indonesia, Selasa (31/1). (Sabam Pakpahan) #Proyek Saringan Sampah

Topik:

Pemprov DKI Jakarta Heru Budi Hartono Proyek Saringan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Proyek Saringan Sampah Rp 195 Miliar Molor, Heru Budi Diminta Turun Tangan

Berita Sebelumnya

Pj Gubernur DKI Jakarta Diminta Evaluasi Ulang Seleksi Mutasi SMA 93 Jakarta

Berita Selanjutnya

PDIP Berharap Sekda DKI yang Terpilih Mampu Menyelesaikan Persoalan Jakarta

Berita Terkait

PBB Jakarta Naik 5-10 Persen Tahun Ini

Penerima Bansos Diduga Terlibat Judol, Pemprov Jakarta Koordinasi PPATK hingga Dinsos

Ancam Pidanakan Warga, Gubernur DKI Pramono Didesak Copot Kasudin SDA Jaktim Abdul Rauf

BPK Temukan Pemborosan Keuangan pada Proyek ITF Sunter Rp 148 M

Piutang Pulo Mas Jaya Rp 6,2 M: Dugaan Korupsi Mengemuka!

BPK DKI Temukan Pembayaran Remunerasi PNS RSUD/RSKD Tak Sesuai Ketentuan senilai 7,6 M

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K