Anggota DPRD DKI dan Rombongan ke Amerika-Eropa Studi Banding atau 'Healing'?

Jakarta, MI - Isu pemborosan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menjelang akhir jabatan atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menyeruak setelah adanya kabar keberangkatan wakil rakyat terhormat itu ke Amerika dan Eropa beserta wartawan yang belum terverifikasi Dewan Pers ikut serta dengan menggunakan uang rakyat.

Mengutip video TikTok-nya yang berjudul "Pemborosan APBD DKI Jakarta, Pelajar Terlantar, KJP Tidak Cair", Ketua Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto menilai bahwa pemborosan anggaran ini sangat tidak bijaksana, terutama ketika banyak pelajar di Jakarta belum menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena pengurangan anggaran dan masalah keuangan daerah lainnya.

"Terhadap pencairan KJP yang sampai hari ini belum cair diakibatkan karena pengurangan anggaran dan hal-hal yang berkenaan keuangan daerah, ini sangat memprihatinkan. Banyak pelajar pintar di Jakarta yang terpaksa tidak bisa melanjutkan pendidikan karena masalah ini," ujar Rudy dikutip Monitorindonesia.com, Selasa (11/6/2024).

"Kita semua tahu, pemborosan seperti ini memerlukan dana yang luar biasa besar. Bukankah itu pemborosan yang tidak perlu?" tanya Rudy.

Seharusnya, lanjut Rudi, KJP yang sampai hari ini belum cair menjadi perhatian wakil rakyat itu. Bukan malah melakukan pemborosan. "Terutama menjelang Pilkada DKI yang mengadakan rapat berminggu-minggu di hotel mewah," bebernya.

Pun, Rudy menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat, terutama karena bulan ini adalah bulan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di mana KJP sangat diperlukan.

"Bulan ini adalah musim PDB PPDB, di mana anak-anak sekolah memerlukan biaya KJP. Alasan Pemda bahwa keuangan terbatas sehingga ada yang mendapat KJP dan ada yang tidak, sangat tidak masuk akal di tengah pemborosan yang terjadi," jelas Rudy.

Rudy yang mengaku sedih mengetuk agar sikap-sikap kenegarawanan teman-teman anggota dewan, khususnya yang baru, tidak perlu lagi melakukan hal seperti ini.

Rudy juga berharap agar para anggota DPRD yang baru dapat memperjuangkan kemashalatan warga DKI Jakarta dan masyarakat miskin. "Semoga anggota DPRD yang baru nanti benar-benar fokus pada kepentingan rakyat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama," harap Rudy.

Adapun BPK RI mengungkap adanya temuan dana sebesar Rp197,55 miliar pada anggaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.

"Bantuan Sosial KJP Plus dan KJMU senilai Rp197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya dan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar senilai Rp15,18 miliar tidak sesuai ketentuan," kata Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit saat menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas anggaran tahun 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga kedapatan melakukan pembayaran atas belanja senilai Rp 11,34 miliar lantaran ada kelebihan penghitungan gaji dan tambahan penghasilan senilai Rp6,38 miliar. "Kekurangan volume pengadaan barang atau jasa sebesar Rp4,06 miliar, kelebihan pembayaran belanja hibah dan bansos senilai Rp878 juta," katanya.

Kemudian ada juga denda keterlambatan senilai Rp34,53 miliar. "Atas permasalahan tersebut dana telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp14,66 miliar," kata Supit.

Walau ada temuan tersebut, tidak mempengaruhi opini BPK dalam memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.