LP2AD Sebut Sejumlah Nama Bisa Isi Jabatan Sekda DKI Jakarta

Jakarta, MI - Wacana pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung atau yang akrab disapa mas Pram mendapat sorotan serius, dari Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD). Sebab, tidak lama lagi Sekda Provinsi DKI Jakarta saat ini, Marullah Matali akan memasuki usia pensiuan dalam beberapa bulan mendatang.

Direktur Eksekutif LP2AD, Victor Irianto Napitupulu menegaskan pentingnya transparansi dalam menentukan calon Sekda, baik melalui pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) maupun mekanisme penunjukan langsung.

Menurut Victor, publik masih bertanya-tanya apakah Mas Pram benar-benar akan membentuk Pansel untuk menjaring calon Sekda, atau justru langsung menunjuk dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta. 

"Masalahnya, rencana awal mas Pram memang mengajukan dari internal ASN DKI Jakarta. Tapi rumor yang beredar, beliau justru melirik kandidat dari luar. Ini yang harus diluruskan agar tidak menimbulkan spekulasi," kata Victor, Rabu (4/9/2025).

Ia menjelaskan, pembentukan Pansel menjadi langkah ideal agar proses pemilihan Sekda berlangsung objektif, akuntabel, dan menghindari kecurigaan adanya kepentingan politik. 

"Sekda itu motor penggerak birokrasi, jadi harus dipilih dengan proses yang transparan. Kita mendorong Mas Pram untuk membentuk Pansel agar semua kandidat bisa bersaing sehat berdasarkan rekam jejak dan kompetensi," ujarnya.

Victor kemudian mengurai nama-nama kandidat, yang dinilai layak dari kalangan pejabat Eselon I asal DKI, ada tiga nama besar, Masing-masing yakni, Edy Junaedi Harahap yang saat ini menjabat Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kementerian Investasi/BKPM.

Kemudian, Sri Haryati yang menjabat Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PUPR RI, dan Joko Agus Setyono (Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi).

Selain itu, dari pejabat ASN Pemprov DKI DKI Jakarta Eselon II A yang layak secara administratif untuk mengikuti bursa calon Sekda, Victor menyebut daftar panjang nama. Mereka adalah Sigit Wijatmoko (Aspem Sekdaprov DKI Jakarta), 
Ali Maulana Hakim (Askesra Sekdaprov DKI Jakarta), dan Andri Yansyah (Kadis Pora).

Kemudian, Budi Awaluddin (Kadis Kominfotik), Bayu Megantara (Kadis Gulkarmat), Satriadi Gunawan (Kasatpol PP), Uus Kuswanto (Wali Kota Jakarta Barat), Arifin (Wali Kota Jakarta Pusat), Munjirin (Wali Kota Jakarta Timur), dan Faisal Syafruddin (Kaban Aset).

Kemudian, Dhany Sukma (Inspektur DKI), Nasruddin Djoko Surjono (Kadis Pusip), Modhamad Miftahullah Tamary (Kadis Kebudayaan), Syaefulloh Hidayat (Kaban BP BUMD), Nahdiana (Kepala Dinas Pendidikan), Isnawa Adji (Kepala BPBD), Michael Rolandi C Brata (Kepala BPKD), dan Suharini Eliawati (Asperkeu Sekdaprov DKI Jakarta).

"Nama-nama itu semua layak mendapat atensi dan diberikan kesempatan sama dari Mas Pram, bila memang Pansel dibuka," tegasnya.

Victor menambahkan, jika pada akhirnya mas Pram memilih tidak membuka Pansel, sebaiknya tetap ada tiga nama kuat yang diajukan sebagai kandidat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

"Saya kira ada tiga nama kuat yang perlu dipertimbangkan. Mereka yakni, Askesra Sekdprov DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, Aspem Sekdaprov DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, dan Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin," bebernya.

Victor menegaskan, transparansi mas Pram dalam proses seleksi akan berdampak besar terhadap kepercayaan publik. 

Ia berharap, Sekda DKI Jakarta nantinya adalah figur yang tepat, tidak hanya punya kemampuan akademik  administratif, dan wawasan yang luas. Tapi, juga figur yang inklusif, mudah berkomunikasi, serta dekat dengan semua pihak.

"Jangan sampai pola lama yang penuh rumor dan tarik-menarik kepentingan terulang lagi. Jakarta butuh Sekda yang profesional, loyal, dan memahami kultur birokrasi ibu kota," pungkas Victor.