Rentenir Buat Rakyat Banyak Bunuh Diri, Ketua DPD: Dampak Kemiskinan Struktural

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 9 Agustus 2022 15:09 WIB
Jakarta, MI - Saat ini kasus bunuh diri akibat terjerat utang pada rentenir terus meningkat. Kondisi ini dinilai miris akibat dampak kemiskinan strutural yang terjadi. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, mengaku miris melihat masyarakat yang banyak menjadi korban rentenir. Menurutnya, selain pendidikan keluarga dan minimnya ilmu agama, semakin berkuasanya oligarki ekonomi dan oligarki politik, maka semakin banyak rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebagaimana diketahui, peristiwa bunuh diri karena terlilit utang terjadi di Kulonprogo. Tepatnya menimpa ibu rumah tangga, Trimurni (54). Korban mengakhiri hidup karena tak kuat menghadapi tekanan ekonomi. Sebab, selain dikejar rentenir, anaknya pun selalu meminta uang untuk membeli motor. "Sangat miris jika kita melihat kondisi keluarga-keluarga yang harus terjerat masalah ekonomi. Karena, sebagian dari mereka memilih meminjam uang dari rentenir untuk menghadapi masalahnya. Ini kemiskinan yang sudah sangat akut. Sangat terstruktur di masyarakat kita. Rakyat kita sudah banyak yang menangis," tutur LaNyalla, Selasa (9/8). Padahal, terang LaNyalla, masyarakat yang datang ke rentenir bukan sedang menyelesaikan masalah. Sebaliknya memperbesar masalah yang didapat. "Inilah yang membuat kasus bunuh diri karena terjerat utang rentenir kembali terulang. Faktanya, tekanan ekonomi yang berat dan menjadi tekanan mental banyak dihadapi oleh kelompok rentan. Ini harus dihentikan di bangsa kita tercinta ini. Bangsa ini sejatinya kaya, tapi rakyatnya miskin," katanya. Pria yang lahir di Jakarta, besar di Surabaya dan berdarah Bugis itu menegaskan jika oligarki ekonomi dan oligarki politik merupakan biang keladi yang membuat bangsa tetap miskin meski memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah. Dijelaskan LaNyalla, Indonesia sesungguhnya merupakan negeri yang berpotensi menjadi bangsa yang besar dan menjadi negara adidaya di dunia sebagai penjaga harapan hidup manusia di bumi, melalui kekayaan biodiversity hutan untuk menghasilkan oksigen dan sumber kekayaan hayati. Menurutnya, Indonesia merupakan negeri yang bisa menjamin ketersediaan pangan dan air bagi penduduk bumi di masa depan. LaNyalla mengingatkan agar jangan sampai potensi itu dirampok oleh bukan orang Indonesia asli secara sistemik melalui agresi non-militer. "Oleh karena itu saya selalu utarakan bahwa kita harus kembali kepada Pancasila. Saya mengajak semua elemen bangsa untuk berpikir dalam kerangka negarawan. Mari kita pikirkan masa depan anak cucu kita. Generasi yang baru lahir di Bumi Pertiwi ini," tegas Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. Berangkat dari pemahaman tersebut, LaNyalla menilai persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah hari ini atau soal Presiden hari ini. "Persoalan bangsa ini sesungguhnya adalah adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka, ini harus dihentikan," demikian LaNyalla.[Yoh]

Topik:

DPD La Nyalla Rentenir

Berita Sebelumnya

Kapolri Dipanggil Presiden Jokowi ke Istana, Bahas Apa?

Berita Selanjutnya

Profil Benny Mamoto yang Disebut-sebut Bela Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Berita Terkait

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Hukum
Polisi tetapkan dua tersangka berinisial A dan DS di Mapolda Jawa Tengah dalam kasus pencurian uang senilai Rp 10 miliar milik Bank Jawa Tengah (Jateng), Selasa (9/9/2025).

Bawa Kabur Rp 10 M, Sopir Bank Jateng Berencana jadi Rentenir

12 September 2025 19:11 WIB

Ekonomi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) (Foto: Istimewa)

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

21 Agustus 2025 12:25 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok.MI)

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

3 Juni 2025 16:09 WIB

Politik
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Nawardi (Foto: Ist)

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

8 Mei 2025 19:48 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

23 April 2025 10:29 WIB