DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

Jakarta, MI - Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Nawardi mengatakan telah menerima sejumlah aspirasi dari masyarakat terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan Koperasi Desa Merah Putih. 

Menurutnya, sebagian besar suara yang diterima mengungkapkan kekhawatiran tentang dampak keberadaan koperasi tersebut terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Di berbagai daerah, teman-teman sudah menyampaikan aspirasi ini bahwa Koperasi Desa Merah Putih apabila mengambil dana desa, mereka tak sanggup. Karena nanti akan mengurangi program-program infrastruktur di desa, program-program yang lain di tingkat desa," ujarnya, saat ditemui di Gedung DPD RI, Kamis (8/5/2025).

"Bupati-bupati juga berharap koperasi ini tidak mengambil juga dana dari APBD, harapannya lewat APBN. Mereka sangat mendukung, kepala desa, bupati, provinsi mendukung koperasi ini mengambil dana dari APBN."

Bahkan, lanjutnya, para pejabat daerah sepakat mendukung agar permodalan koperasi didorong melalui pembiayaan dari bank-bank milik pemerintah atau Himbara. 

Namun demikian, menurutnya, tidak semua koperasi otomatis akan mendapat suntikan dana dari Himbara. Langkah ini diambil sebagai upaya mencegah potensi kredit macet di masa mendatang.

"Bank Himbara nanti akan melakukan kajian, mana koperasi yang mampu diberikan anggaran atau tidak. Mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan ya membentuk kooperasi yang sehat ke depan," jelasnya.

Ahmad berpendapat bahwa pemerintah seharusnya sudah menyiapkan APBN untuk mendukung pembentukan koperasi tersebut. Meski demikian, APBN hanya sebagai stimulus untuk menggerakkan perekonomian bukan sebagai modal besar.

"Jadi menurut saya kalau hanya stimulus, menurut saya APBN itu bagus untuk menggerakkan ekonomi desa. Justru saat ini memang masyarakat di desa itu tidak bisa digerakkan tanpa stimulus," imbuhnya.

Di sisi lain, Ahmad mengusulkan agar dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, kementerian dan lembaga turut melibatkan masyarakat desa dalam konsep, gagasan, perencanaan, hingga pelaksanannya.