Polemik Utang Whoosh, Purbaya: Kalau Saya Mending Gak Bayar

Jakarta, MI - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan pernyataan mengejutkan di tengah memanasnya polemik skema pelunasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025), Purbaya secara terang-terangan mengaku lebih memilih agar utang proyek strategis tersebut tidak dibayar menggunakan APBN, sebuah sikap yang bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau saya mending gak bayar. Cuma gini, ini kan ada kebijakan pimpinan di atas, seperti Presiden dan lain-lain," kata purbaya.  

Meski begitu, lanjutnya, pemerintah kemungkinan besar akan membayar bagian utang yang terkait infrastruktur. Adapun utang yang terkait dengan rolling stock (sarana dan kereta) akan dihitung dan ditanggung oleh pihak lain.

“Sepertinya kita akan cenderung membayar infrastrukturnya. Rolling stock-nya mereka yang hitung,” ujar Purbaya.

Saat ini, Kementerian Keuangan tengah mengkaji alokasi utang yang akan ditanggung oleh negara dan bagian yang akan ditanggung oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Purbaya menegaskan bahwa ia akan ikut terlibat langsung dalam pembahasan antara Indonesia dan China mengenai skema pelunasan utang tersebut. Ia menyoroti pentingnya mencari solusi terbaik bagi keuangan negara.

“Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana saya ikut. Saya mau lihat. Jangan sampai rugi-rugi amat, tetapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Prosesnya masih berjalan,” tegasnya.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (4/11/2025), usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, menyampaikan bahwa pembayaran utang proyek Whoosh tidak akan menimbulkan masalah bagi keuangan negara. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah masih membuka kemungkinan penggunaan APBN untuk menyelesaikan kewajiban utang tersebut.

“Saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, Kita mampu. Kita kuat, duitnya ada,” ucap Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa sumber pendanaan akan berasal dari upaya penghematan dan pengembalian uang negara dari hasil korupsi. Meski tidak secara spesifik menyebut APBN, aktivitas penghematan dan pengembalian uang negara dari hasil korupsi itu merujuk pada kas negara, yang merupakan APBN.

“Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan,” ujarnya.

Ia memperkirakan beban pembayaran yang harus ditanggung pemerintah mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per tahun. Menurut Prabowo, penilaian terhadap proyek kereta cepat Whoosh tidak boleh berhenti pada infrastruktur semata, tetapi harus melihat dampak sosial dan ekonominya—mulai dari pengurangan kemacetan hingga peningkatan penguasaan teknologi—yang dianggap sebanding dengan nilai kewajiban tersebut.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengambil alih pengelolaan operasional Whoosh. Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden, untuk operasional tentu akan menjadi tanggung jawab Danantara. Jadi kami bertanggung jawab secara operasional kepada kereta Whoosh,” jelas Dony.

Ia menambahkan bahwa pembagian tugas dalam restrukturisasi utang proyek Whoosh telah disepakati. Pemerintah akan menangani aspek infrastruktur, sementara Danantara bertanggung jawab penuh pada operasional.

“Ini juga solusi terbaik tentunya. Mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional dengan Whoosh. Dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur,” pungkas Donny.