Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

Jakarta, MI - Pada tanggal 1 Oktober 2025 yang akan datang, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan memasuki usia yang 21 tahun terbentuk di Indonesia.

Kehadiran DPD sampai saat ini tidak bisa dirasakan kehadirannya oleh masyarakat karena peran dan fungsinya yang tidak jelas.

"Saya yakin, sebahagian besar masyarakat Indonesia tidak mengenal dan memahami mengenai peran lembaga senator tersebut," kata Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Jumat (26/9/2025).

Karena peran dan fungsinya yang tidak jelas membuat masyarakat tidak begitu merasakan hasil perjuangan dari para wakil daerah tersebut atau tidak jelas manfaatnya.

Fungsinya sama persis seperti fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi hanya sebatas memperjuangkan bukan lembaga yang berwenang untuk mengambil keputusan atau menentukan.

Misalnya terkait dengan fungsi legislasi dalam membuat Undang-Undang (UU) terkait dengan kepentingan daerah, DPD hanya memperjuangkan tetapi yang memutuskan adalah DPR dan Pemerintah.

"Secara kelembagaan DPD sangat jelas sebagai perwakilan daerah namun secara fungsi tidak jelas. Seumpama manusia, sangat jelas kelaminnya namun mandul secara fungsinya," katanya.

Lalu apakah DPD layak dipertahankan?

Menurut Fernando, sebaiknya dibubarkan saja kalau fungsinya tidak jelas dan konkrit bisa dilakukan untuk memperjuangkan daerah yang diwakilinya sehingga kehadirannya bisa dirasakan.

Anggota DPR juga merupakan perwakilan dari dapil provinsi atau gabungan beberapa kabupaten di provinsi yang sama sehingga dapat dikatakan terlalu "mubazir" dengan tetap mempertahankan adanya DPD.

"Dengan dibubarkannya DPD tentu akan menghemat anggaran yang cukup besar sehingga akan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan program kepada rakyat," jelasnya.

Untuk menggantikan peran DPD, cukup dibuat Fraksi Perwakilan Daerah di DPR RI yang pemilihannya secara langsung oleh masyarakat.

Kurangi jumlah kursi yang mewakili partai politik untuk masing-masing provinsi yang diperuntukkan bagi Fraksi Perwakilan Daerah.

Selain itu perketat persyaratan untuk calon anggota DPR RI harus merupakan warga Provinsi tempat yang bersangkutan mencalonkan diri minimal 5 tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Apalagi saat ini sedang ada upaya pemerintah merubah UU Pemilu untuk menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)," tandasnya. (An)