Presiden Jokowi Minta BPKP Pimpin Pengawasan Berorientasi Kepada Hasil

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 14 Juni 2023 16:31 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawasan intern oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berorientasi hasil agar belanja negara, daerah dan badan usaha menjadi produktif. Mencapai Indonesia Emas 2045 bukan hal mudah di tengah situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung. Presiden Joko Widodo ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN/D dan BUMN produktif dan memberi manfaat konkrit bagi masyarakat. “Cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2023, di BPKP Rabu (14/6). Jokowi juga mengingatkan para APIP agar belanja pemerintah betul-betul diawasi supaya tidak ada kebocoran. “Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena kita memang lemah di sisi itu, jika tidak diawasi. Hati-hati Jika tidak cek langsung. Jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu. Hati hati kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah. Itu saja masih ada yang bablas. Apalagi tidak,” ungkapnya. Oleh karena itu, dirinya meminta pengawasan yang dilakukan BPKP dan APIP efektif mencegah penyimpangan. “Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan (kepada) prosedurnya, (tetapi) orientasinya adalah hasilnya itu apa,” pinta Jokowi. Jokowi juga mencermati apa yang disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, bahwa masih banyak APBN dan APBD yang berpotensi tidak optimal. Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan pada semuanya baik di tingkat pusat maupun daerah agar produktif dalam penggunaan anggaran. “Karena 43% (anggaran yang berpotensi tidak optimal) itu bukan angka yang sedikit. Di cara penganggarannya saja sudah banyak yang ngga bener,” imbuhnya. Ia mencontohkan ada anggaran program stunting di daerah sebagian besar untuk belanja perjalanan dinas, rapat, dan pengembangan, sedangkan belanja konkrit yang produktif hanya sebagian kecil saja. “Kalau 10 miliar anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar. Yang 8 miliar itu ya untuk langsung; telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkritnya kira-kira seperti itu,” jelasnya. “Ini tugas BPKP, bapak ibu sekalian. Tugas BPKP sekarang mulai harus orientasinya ke situ, orientasi hasil. Arahkan daerah, pusat, semuanya, BUMN, kementerian, lembaga, hal-hal yang konkrit. Biar apa? Biar produktif. Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80 (persen)nya yang untuk konkrit, 20 (persen)nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru anggaran APBN-anggaran APBD itu produktif," pungkasnya. Seperti diketahui, Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2023 merupakan forum strategis pemangku kepentingan pengawasan intern di Indonesia. Rakornas Pengawasan Intern tahun ini diikuti oleh sebanyak 2.718 pejabat pemerintah dan APIP secara hybrid.   #Presiden Jokowi Minta BPKP Pimpin Pengawasan Berorientasi Kepada Hasil

Topik:

BPKP

Berita Sebelumnya

Majelis Hakim PN Jakpus yang Putuskan Tunda Pemilu Penuhi Panggilan KY

Berita Selanjutnya

Jokowi Ingin Putri Ariani Peraih Golden Buzzer Nyanyi di HUT Kemerdekaan RI ke-78

Berita Terkait

Hukum
BPKP RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

BPKP Bantah Auditor Perkara Impor Gula Baru Lulus CPNS 2024

7 Agustus 2025 17:02 WIB

Hukum
Gedung BPKP RI (Foto: Dok MI/Aswan)

Alibi Kubu Tom Lembong Laporkan Auditor BPKP ke Pengawas dan Ombudsman

5 Agustus 2025 16:13 WIB

Hukum
Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, resmi menghirup udara bebas pada Jumat malam, 1 Agustus 2025, setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto (Foto: Istimewa)

Nama-nama Hakim dan Auditor BPKP yang Dilaporkan Tom Lembong

5 Agustus 2025 15:55 WIB

Hukum
Eks Menteri Perdagangan Tom Lembong menghirup udara bebas, dikeluarkan dari Rutan Cipinang pada Jumat (1/8/2025) malam. Tom dijemput oleh sang istri, Franciska Widjaja, eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan, tim kuasa hukum, dan para pendukungnya.

KY dan MA Didesak Usut Dugaan Kriminalisasi Kasus Impor Gula Seret Jaksa, Hakim, BPKP dan Jokowi

4 Agustus 2025 13:30 WIB

Perspektif
Perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret Tom Lembong (Foto: Dok MI/Istimewa)

Menggugat Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP dalam Kasus Impor Gula Tom Lembong: Cacat Logika dan Cacat Hukum

13 Juli 2025 17:39 WIB

Hukum
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Desak Kejagung Seret PTPN dan PT RNI di Korupsi Impor Gula, Ekonom Singgung Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP

2 Juli 2025 22:59 WIB