Buruh Tekstil Rencanakan Demo Besar 26 Februari, Ini Lima Tuntutannya

Jakarta, MI - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) berencana mengadakan aksi demonstrasi besar pada 26 Februari 2025 di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi ini bertujuan untuk menyoroti krisis serius yang melanda industri tekstil dan produk tekstil nasional, yang dipicu oleh maraknya impor ilegal.

Presiden KSPN, Ristadi, menjelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir, industri tekstil lokal mengalami kerugian besar akibat membanjirnya impor tekstil ilegal yang mendominasi pasar domestik. Hal ini membuat produk lokal kalah bersaing dalam hal harga, sehingga banyak perusahaan tekstil produks tekstil (TPT) terpaksa mengurangi produksi atau bahkan menghentikan operasionalnya sepenuhnya.

“Akibatnya perusahaan-perusahaan TPT mengurangi produksinya bahkan sampai ada yang menutup total aktifitas produksinya,” ujar Ristadi, Rabu (11/12/2024).  

Ia menambahkan, kondisi ini menyebabkan banyak pekerja terjebak dalam nasib yang tidak jelas. Bahkan, ada ribuan pekerja yang tidak lagi dipekerjakan, tapi juga tidak di-PHK dan tidak mendapatkan upah tunggu.  

“Mereka tidak bisa mencari pekerjaan lain karena terkendala faktor usia dan modal untuk membuka usaha,” ungkapnya.  

KSPN juga menyoroti bahwa sejumlah perusahaan tekstil kini berada di ambang kebangkrutan, yang berdampak langsung pada berkurangnya peluang kerja di sektor yang seharusnya menjadi pilar utama ekonomi nasional.

Selain menghancurkan industri lokal, keberadaan produk impor ilegal ini juga menyebabkan kerugian besar bagi negara. Potensi pajak yang hilang akibat impor ilegal diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah.

“Produk ilegal seringkali tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan konsumen, yang tentunya merugikan masyarakat,” tambahnya.  

Ristadi juga menyoroti bahwa impor ilegal mempersempit peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya, Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi kebutuhan sandang sendiri tanpa harus bergantung pada impor.

Ia menekankan bahwa meskipun masyarakat membutuhkan barang dengan harga terjangkau, pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti sandang diproduksi oleh industri dalam negeri, bukan diimpor dari luar negeri.

KSPN memperingatkan,  jika masalah ini terus dibiarkan, industri tekstil nasional, khususnya yang berfokus pada pasar domestik akan semakin terpuruk dan menghadapi risiko penutupan. Dampaknya tidak hanya menghilangkan jutaan lapangan kerja, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi daerah yang bergantung pada sektor tekstil.

Menanggapi situasi tersebut, buruh tekstil berencana menggelar aksi demonstrasi untuk meminta dukungan moral pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk bertindak tegas melawan mafia dan oknum yang terlibat dalam impor ilegal.  

“Aksi ini sebagai wujud dukungan moril kepada Pemerintah khusunya Presiden Prabowo untuk bertindak tegas melawan mafia atau oknum pelaku dan 'backing' ilegal impor,” ungkapnya.  

Berikut adalah beberapa tuntutan demo buruh tekstil: 

• Segera buat aturan yang membatasi importasi lebih ketat serta yang mampu jadi instrumen hukum memberantas ilegal import. 
• Berhentikan oknum-oknum pejabat yang terlibat dalam aksi ilegal import dan ganti dengan orang-orang yang berintegritas dan berani. 
• Tegakan hukum/law enforcement atas aturan pembatasan importasi dan pemberantasan ilegal import dengan meningkatkan fungsi kewenangan satgas ilegal import. 
• Lindungi pekerja dari ancaman PHK dan bantu pekerja yang sudah ter-PHK agar tetap mampu menjaga kebutuhan ekonominya 
• Buat undang undang sandang sebagai kebijakan makro untuk lindungi selamatkan industri tekstil nasional dan bentuk badan atau kementerian khusus untuk menangani soal tekstil nasional atau sandang nasional.