Prabowo dan Gubernur BI Perry Warjiyo Bertemu di Istana, Bahas Apa?

Jakarta, MI - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengejutkan banyak pihak setelah terlihat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada hari ini, Jumat (28/3/2025) sore.

Perry tiba seorang diri sekitar pukul 16.57 WIB dan membawa dokumen atau berkas yang mencuri perhatian. Pertemuan ini tentu saja menambah spekulasi, mengingat keduanya tampak terlibat dalam percakapan panjang yang kemungkinan berlangsung hingga waktu berbuka puasa.

Perry terlihat meninggalkan Istana sekitar pukul 18.39 WIB, dan kali ini, ia terlihat membawa dokumen yang sama. Kepergian Perry meninggalkan tanda tanya, apalagi setelah ia memilih menghindari wartawan yang sudah menunggunya di luar kompleks Istana. Dengan sigap, ajudannya menghalangi langkah wartawan yang mencoba melontarkan berbagai pertanyaan.

“Terima kasih ya, terima kasih,” ujar Perry sambil terus mempercepat langkahnya menuju mobil.

Indepedensi BI sendiri sempat dipertanyaan sejumlah pihak, baru-baru ini Perry bersama pejabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yakni Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, (OJK) Mahendra Siregar dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa diketahui mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, BI juga bersedia menjadi pembeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan khusus oleh Pemerintah RI untuk mendukung program 3 Juta Rumah alias SBN Perumahan, dinilai akan menggerus independensi BI sebagai otoritas moneter di negeri ini, menurut pandangan pelaku pasar.

Posisi BI sebagai otoritas moneter seharusnya fokus pada pengelolaan moneter dan tidak masuk terlalu jauh mengurus fiskal. Lebih dari itu, independensi yang terancam goyah, dapat memantik persepsi negatif terhadap kebijakan moneter ke depan sehingga minat asing berinvestasi yang sejauh ini sudah banyak turun, bisa makin amblas.

Pada Januari lalu, Gubernur Perry Warjiyo dan kolega memutuskan untuk menurunkan BI Rate 25 bps menjadi 5,75%. Keputusan yang mengejutkan, karena benar-benar di luar perkiraan pasar.

Saat itu, banyak pihak menduga bahwa faktor politik berperan dalam keputusan tersebut. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah kantor BI untuk mencari bukti terkait dugaan penyimpangan dalam Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

“Kami berspekulasi bahwa BI mengalami tekanan secara politik untuk menurunkan suku bunga demi pertumbuhan kredit,” ungkap riset NH Korindo Sekuritas Indonesia, Januari lalu.

Bulan lalu, isu politik pun belum reda, Bahkan ada selentingan bahwa posisi Gubernur Perry tidak aman, rawan dicopot. Riset NH Korindo kembali mengemukakan isu politik tersebut. Dalam riset bertajuk Indonesia’s Presidential Bachelor: An Upcoming Cabinet Reshuffling, nama Perry disebut masuk daftar yang akan didepak.

“Meski BI adalah institusi independen, Gubernur Perry sepertinya dalam tekanan politik untuk mengubah stance (posisi) dari konservatif-preemtif-forward lookingmenjadi pro-growth. Sebuah sinyal dovish,” sebut riset itu.