Serangan Israel ke Qatar, BKSAP DPR RI Minta ASEAN dan OKI Ambil Sikap Tegas

Jakarta, MI -  Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam keras serangan Israel ke wilayah Qatar pada 9 September 2025.

Serangan tersebut menewaskan enam orang dan menambah panjang daftar tragedi kemanusiaan di kawasan Timur Tengah.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara.

“Nyawa enam orang yang terenggut menjadi pengingat bagi kita semua bahwa konflik bersenjata selalu meninggalkan luka mendalam. Indonesia melalui BKSAP mendesak semua pihak untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan mengedepankan jalur diplomasi,” ujar Mardani yang juga anggota DPR RI Komisi II Fraksi PKS, Jumat (12/9/2025)

Mardani menambahkan, tindakan sepihak seperti ini hanya akan memperburuk situasi dan menghambat upaya perdamaian di kawasan tersebut.

Pasca serangan ini, Dewan Keamanan PBB (UN Security Council) bersama Amerika Serikat mengecam keras tindakan Israel yang dinilai melanggar kedaulatan Qatar. Dukungan internasional terhadap Qatar terus mengalir, termasuk desakan agar tindakan agresi segera dihentikan.

BKSAP DPR RI juga mendorong agar ASEAN dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bersuara tegas dalam merespons krisis ini. Menurut Mardani, respons kolektif dari komunitas internasional sangat penting untuk menghentikan eskalasi konflik.

“ASEAN dan OKI harus mengambil langkah nyata dalam mengecam agresi ini serta memastikan hukum internasional ditegakkan demi melindungi rakyat sipil,” tegasnya.

BKSAP DPR RI menekankan bahwa penyelesaian konflik hanya dapat dicapai melalui dialog, penghormatan kedaulatan, dan kerja sama internasional. Indonesia, kata Mardani, tetap berkomitmen pada politik luar negeri bebas aktif dan akan memanfaatkan seluruh jalur diplomatik maupun parlemen untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian.

“Kami ingin memastikan bahwa rakyat sipil yang hanya menginginkan keamanan dan kehidupan layak tidak menjadi korban dari kebijakan militer yang sepihak,” tutup Mardani.