Gelar Aksi Damai GMNI Blitar, Desak Sahkan RUU Perampasan Aset

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 5 Mei 2023 22:23 WIB
Blitar, MI - Ratusan massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Blitar menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kota Blitar, Jum'at (5/5). GMNI Blitar mendesak DPR di daerah hingga pusat agar satu suara menyetujui dan disahkannya RUU Perampasan Aset. Koordinator lapangan (Korlap) aksi damai GMNI Blitar, Lucky Andara Harianto menegaskan, tuntutan massa sebenarnya sederhana yaitu meminta kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset bagi pelaku tindak pidana khususnya korupsi. "Diharapkan dengan pengesahan RUU ini nantinya dapat dijadikan senjata ampuh dan pondasi yang kuat untuk memberantas kejahatan korupsi di Indonesia ini," kata Lucky. Oleh karenanya, lanjut dia, pihaknya mendesak DPR yang ada di Kota/Kabupaten, provinsi hingga pusat semuanya satu suara (setuju) agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. "GMNI Blitar untuk pertama kalinya yang turun aksi. Diharapkan gerakan ini juga diikuti yang lain, bukan hanya GMNI saja tetapi juga oleh mahasiswa dan ORMEK lain untuk mendorong pengesahan RUU ini," tegas Lucky. "Masalah uang dan pamer harta bukan masalah tabu lagi. Jabatan dan lain sebagainya semuanya butuh uang. Maka ini sebagai simbol perlawanan masyarakat. Tadi kami juga menampilkan teatrikal dimana petani mengejar-ngejar tikus. Ayo tikus-tikus (koruptor) ini kita basmi," tandas Lucky. Pihaknya pun meminta kepada media untuk menulisnya rame-rame (blow up) agar permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia lebih cepat viral. Pada aksi damai pagi itu, GMNI Blitar lalu mengajak Ketua DPRD Kota Blitar dan anggotanya duduk bersila di pinggir jalan untuk mendengarkan tuntutan mereka. Setelahnya GMNI Blitar menyerahkan beberapa poin catatan (draft) yang menjadi tuntutannya kepada DPR RI melalui DPRD Kota Blitar. "Semuanya sudah kami sampaikan di situ, itu tuntutan kami apapun yang terjadi," ujar Lucky diakhir pernyataannya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim sepakat dengan apa yang menjadi tuntutan GMNI Blitar. Syahrul pun berjanji akan menyampaikannya ke DPR RI, ketua umum partai bahkan ke presiden. "Kami berpendapat bahwa apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini adalah suatu keinginan atau pola pikir yang sangat maju dimana kondisi bangsa Indonesia saat ini telah rusak dan carut marut oleh perilaku korupsi," ujarnya. Ia melanjutkan, saat ini banyak kita melihat pegawai-pegawai yang kaya di luar batas dan ternyata terbongkar melalui kasus lain, termasuk anaknya yang melakukan penganiayaan. "Akhir-akhir ini kita baca di berbagai media massa adanya beberapa pejabat yang kekayaannya cukup fantastis dan ternyata mereka tidak melaporkannya ke LHKPN. Kekayaan yang tidak wajar ini justru terungkap lewat kasus lain seperti kasus perkelahian atau penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya," imbuh Syahrul yang juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar ini. Pihaknya menilai sangat perlu RUU Perampasan Aset tersebut segera disahkan. Syahrul pun berharap agar semua pejabat yang kekayaannya di luar nalar dapat dikoreksi oleh penegak hukum. "Kami khususnya PDI Perjuangan akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ini kepada ketua umum kami termasuk kepada presiden dan Ketua DPR RI," pungkas Syahrul. (JK)

Topik:

Ruu perampasan aset GMNI Blitar

Berita Sebelumnya

Kepala Distrik Kenyam Ditangkap, Diduga Pasok Senjata ke KKB

Berita Selanjutnya

Karyawati Perusahaan di Cikarang Baru 6 Bulan Bekerja Diajak Ngamar Bareng Bos, Dijanjikan Kontrak Diperpanjang

Berita Terkait

Hukum
Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Sita Rp13,2 T Korupsi CPO, Pakar TPPU: Saatnya RUU Perampasan Aset Disahkan!

21 Oktober 2025 12:57 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Ist)

Komisi III Mulai Pembahasan RUU Perampasan Aset Setelah RKUHAP Dirampungkan

25 September 2025 12:46 WIB

Hukum
Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI sepakat mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. RUU ini diharapkan menjadi senjata hukum untuk memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi, dengan pembahasan yang dipercepat melalui inisiatif DPR.

Pembahasan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Tertutup!

24 September 2025 13:33 WIB

Politik
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bab Hasan. (Foto: dpr.go.id)

Ketua Baleg DPR: Pembahasan RUU Perampasan Aset Dilakukan Terbuka di Komisi III DPR RI

24 September 2025 11:00 WIB

Hukum
Pengunjuk rasa meminta KPK untuk membersihkan dan menangkap koruptor-koruptor pajak, mafia pencucian uang, serta birokrat-birokrat di pemerintahan yang mengkorupsi uang rakyat.

RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas Nasional, Kapan Dibahas?

24 September 2025 08:23 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok/MI)

Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Komisi III DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset

10 September 2025 15:24 WIB