JAM Pidum Kejagung RI Setujui 3 Perkara Kejati Sumut Dihentikan Penuntutannya dengan Restorative Justice

Rekha Anstarida

Diperbarui 1 Juni 2023 10:43 WIB

JAM Pidum Kejagung RI Setujui 3 Perkara Kejati Sumut Dihentikan Penuntutannya dengan Restorative Justice

Medan, MI - Setelah sebelumnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) sudah menghentikan penuntutan 29 perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, kali ini Kejati Sumut kembali melakukan penerapan Perja No. 15 Tahun 2020 terhadap 3 perkara yang berasal dari Kejari Langkat, Kejari Nias Selatan dan Kejari Padang Lawas. Penghentian penuntutan terhadap 3 perkara ini dilakukan setelah sebelumnya Kajati Sumut Idianto didampingi Wakajati Sumut Joko Purwanto, Aspidum Luhur Istighfar, Kajari Nisel Rabani Halawa, Kajari Belawan Nusirwan Syahrul, Kabag TU, Koordinator, para Kasi pada Aspidum melakukan ekspose perkara kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) Fadil Zumhana yang diwakili Direktur TP Oharda pada JAM Pidum Agnes Triani, Rabu (31/5/2023) dari ruang Vicon Lantai 2 Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution Medan. Kajati Sumut Idianto melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan, menyampaikan bahwa 3 perkara yang diajukan untuk dihentikan penuntutannya dengan Restorative Justice (RJ) adalah dari Kejaksaan Negeri Langkat dengan tersangka atas nama Muhammad Khadafi Als Khadafi melanggar Pasal 310 ayat 3 Subs Pasal 310 ayat 2 Subs Pasal 310 ayat 1 Jo Pasal 109 ayat 1 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Kemudian, lanjut Yos A Tarigan, perkara kedua berasal dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan dengan tersangka atas nama Yohane Wau Als Ama Lurus melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHPidana, dan ketiga perkara dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas dengan tersangka An. Hotman Muda Pulungan yang melakukan pencurian dan melanggar Pasal 362 KUHPidana. "Tiga perkara ini setelah di ekspose kepada JAM Pidum Kejagung RI disetujui untuk dihentikan penuntutannya dengan pendekatan keadilan restoratif," papar mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini. "Kemudian, tersangka Sofyan Nasution yang melakukan pemukulan terhadap tetangganya karena emosi dan tidak terima ditegus dengan suara knalpor sepeda motornya yang blong. Tersangka yang melakukan pemukulan dan penganiayaan ini melanggar Pasal 351 KUHPidana," kata Yos A Tarigan. Penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif ini, lanjut Yos berpedoman pada peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, jumlah kerugian akibat pencurian yang dilakukan tersangka di bawah dua setengah juta rupiah, ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara, adanya perdamaian antara tersangka dengan korban, dan direspons positif oleh keluarga. “Penghentian penuntutan dilakukan ketika antara tersangka dan korban ada kesepakatan berdamai dan tersangka menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Proses pelaksanaan perdamaian disaksikan keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan difasilitasi masing-masing Kajari serta didampingi jaksa yang menangani perkaranya,” katanya. Secara khusus, tambah Yos, dengan dilakukannya penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif ini membuka ruang yang sah menurut hukum bagi pelaku dan korban secara bersama merumuskan penyelesaian permasalahan guna dilakukannya pemulihan keadaan ke keadaan semula. "Ketika tersangka dan korban berdamai, maka sekat yang memisahkan persaudaraan atau rasa dendam dan benci yang tertanam bisa dicairkan agar tidak sampai membeku dan menciptakan permusuhan yang berkepanjangan," pungkasnya.

Topik:

Restorative Justice kejati sumut

JAM Pidum Kejagung RI Setujui 3 Perkara Kejati Sumut Dihentikan Penuntutannya dengan Restorative Justice

Berita Sebelumnya

Gubernur Abdul Gani Kasuba Sebut Pemerintah Provinsi Maluku Utara Saat Ini Dipantau KPK

Berita Selanjutnya

Sambut Harlah Pancasila, Pemkot Bekasi Meriahkan dengan Pakaian Adat

Berita Terkait

Kejati Sumut Jebloskan Direktur PT Nusa Dua Propertindo Iman Subekti ke Sel Tahanan

Kejati Sumut Sebut Bakal Ada Tersangka Baru Korupsi Penjualan Aset PTPN I

Usai Borgol 2 Bekas Pejabat BPN, Kejati Sumut Bidik Tersangka Baru Korupsi Aset PTPN I Citraland

Korupsi Aset PTPN I Citraland, Kejati Sumut Jebloskan 2 Bekas Pejabat BPN ke Sel Tahanan

Kemana Lari Kekayaan Negara dari Tanah Eks PTPN?

Kajati Sumut Harli Siregar: Pancasila Perekat Bangsa Wujudkan Indonesia Raya

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K