Pemilu 2024 Bagaimana Harus Bertranformasi?

No Name

No Name

Diperbarui 12 April 2023 21:29 WIB
Oleh: Rasmin Jaya/Pegiat Demokrasi/Kader GMNI Kendari TAHUN politik 2024 merupakan ujian berat dan sesuatu yang tidak bisa kita pandang enteng sebagai masyarakat khususnya Muna Barat untuk memilih pemimpin secara langsung. Suara rakyat adalah kunci yang menentukan bagi kehadiran sosok pemimpin politik yang di legitimasi oleh rakyat. Hal yang paling mendasar dari proses demokrasi ialah bagaimana rakyat mampu menentukan dan memilih para calon pemimpinnya, melihat visi misi dan program jangka panjang serta menjadikan rakyat sebagai orientasi utama. Kesalahan memilih pemimpin kedepannya akan berdampak buruk tidak saja bagi rakyat melainkan masa depan daerah yang dipertaruhkan. Oleh karena itu, kecerdasan memilih pemimpin dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, tentu itu juga meningkatkan kualitas demokrasi agar semakin baik. Pada dasarnya, kita harus mengenali para figur pemimpin yang akan dipilih nanti, sehingga mampu memperjuangkan aspirasi secara maksimal dan bijaksana dalam mengambil keputusan secara tepat. Tidak seperti membeli kucing dalam karung. Disinilah pendidikan politik menjadi demikian penting apa lagi pertarungan ide dan gagasan sangat dibutuhkan untuk memberikan gairah dan sensasi masyarakat semakin antusias. Pendidikan Politik Pendidikan politik harus menjadi tanggungjawab semua pihak, khususnya para elite politik yang memiliki kedudukan strategis atau sedang memiliki peran sentral dalam sistem politik. Tanpa terjadinya pendidikan politik yang sehat dan baik, maka dipastikan tidak akan terjadi peningkatan kecerdasan politik publik. Pada akhirnya publik akan selalu terjerumus dalam kesalahan yang sama dari waktu ke waktu dalam menentukan pemimpinnya dan akan selalu di jadikan kambing hitam dalam kepentingan para elit politik, ini kemudian yang mesti kita antisipasi bersama. Ini memberikan kita pelajaran dan hikmah bahwa pemilu adalah instrumen politik yang memberi ruang kepada warga untuk menyeleksi pemimpin politik yang baik , bijaksana dan mampu menjaga amanat rakyat . Maka dengan demikian, jika terbentuk pendidikan politik yang rasional maka akan terciptanya pemilu yang berkualitas sudah pasti, warga akan menentukan pemimpin politik yang berorientasi masa depan. Sejarah adalah pelajaran yang berharga, masa lalu dan masa kini merupakan modal utama bagaiana masa depan terbentuk secara mandiri dan berdaya saing. Demikian pula dalam mendesain kepemimpinan otentik di masa depan. Sejarah perjalanan Muna Barat telah mengajarkan kepada kita bahwa perlu ada upaya bersama melahirkan pemimpin yang lahir dari rahim daerah itu sendiri. Tidak sedikit di antara mereka kurang memahami bahwa politik adalah panggilan dan pengabdian untuk rakyat. Sejatinya seorang pemimpin harus memiliki jiwa tersebut. Hal demikian tergantung dari kejujuran elite politik dalam memberikan pendidikan politik kepada publik sebab masyarakat adalah kekuatan politik yang tak bisa di bendung, bekerja dengan penuh keyakinan, sepenuh hati dan tak menjanjikan mimpi di siang bolong. Mengajarkan bagaimana menentukan pemimpin politik yang bijaksana terhadap rakyat agar masyarakat dapat memilih pemimpin politik yang memiliki sifat amanah, dapat dipercaya, teladan, transparan dan visioner. Sosok pemimpin itu dapatlah ditebak adalah seorang figur yang dapat menerima amanah daerahnya secara benar, bukan mengkhianati dengan janji yang mengkhianati legitimasi rakyat. Apa lagi di tengah ingat bingar euforia politik menjelang momentum pesta demokrasi, ada banyak pelaku politik yang alih-alih mampu membawa kekuasaan politik pada tujuan kesejahteraan masyarakat justru sama sekali tidak memahami benar hakikat, makna dan fungsi politik, kekuasaan dan juga kepemimpinan politik yang bijaksana justru terjerumus kepada kepentingan yang pragmatis. Tidak sedikit para pelaku politik yang bermunculan hanya menjadikan rakyat sebagai sarana mengepul suara dan hanya meramaikan pemilu setiap lima tahunnya. Keteladanan para elite politik memang menempati porsi cukup besar dalam proses pendidikan politik bagi publik sehingga ini menjadi modal dalam mencari simpati. Namun demikian, kekecewaan terhadap para pemimpin yang sering melakukan pembohongan dan pengingkaran terhadap amanat rakyat yang telah mereka pilih terdahulu membuat mereka mempertimbangkan untuk memilih kembali. Kita menyadari dengan sungguh agar tidak mengulangi kesalahan yang sama karena rakyat sudah cukup lama menggantungkan harapan dan keinginan untuk maju. Dari sinilah seharusnya elite politik menyadari bahwa publik tidak buta dan tuli dalam memilih pemimpin politik, tetapi warga akan selalu selektif dan kritis dalam memilih. Politik Gagasan Politik gagasan bisa semakin menjauh dari dirkursus pemilih disebabkan terlalu banyak calon dan isu yang tersebar dari tiga jenis pemilih yang berbarengan. Hal ini bisa menimbulkan cara-cara ilegal dalam berkampanye sebagai jalan pintas untuk menang misalnya politik uang, hegemoni identitas, hoax dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal melalui pemilu dan pilkada ada internalisasi visi misi dan program yang dilakukan dan menjadikan rakyat sebagai orientasi utama yang dilakukan oleh calon kepada pemilih sebagai bagian dari aktivitas kampanye yang mengedukasi namun hal itu akan sulit terealisasi karena subtansi kampanye yang tidak fokus dan masih bersifat prosedural. Akibat bercampurnya isu nasional dan isu daerah karena pemilu legislatif, pemilu presiden dan pilkada yang bersamaan pelaksanaanya. Pemilu 2019 menemukan bahwa pendidikan pemilih yang tidak maksimal serta tenggelamnya sosialisasi pemilu anggota DPD membuat pemilih kurang punya pengetahuan soal calon dan prosedur pemilhan DPD. Bayangkan kalau kerumitan itu lantas ditambah lagi dengan waktu pelaksanaan yang sama. Penulis menilai jikapun pendidikan dan sosialisasi politik diseluruh elemen dan komponen masyarakat dilakukan secara terstruktur dan masif kepercayaan masyarakat dari partai politik seolah kehilangan legitimasi. Selain membedah konstalasi politik dilapangan kita perlu menawarkan beberapa program dan politik gagasan kepada rakyat, dalam rangka mendorong sektor pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah kita mesti hidupkan perdebatan yang sehat sebagai orientasi memberdayakan masyarakat secara mandiri, konsekuen dan berkelanjutan. Ini sebagai upaya kepedulian dan rasa tanggung jawab agar kita melihat masyarakat bisa berdaya guna disegala sektor, apa lagi bidang pendidikan dan pertanian, perikanan dan peternakan, parawisata sehingga diperlukan pemetaan potensi di beberapa daerah yang strategis. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi kian penting guna menunjang kemandirian ekonomi sehingga sangat dibutuhkan kesadaran bersama. Itu yang harus dijadikan modal dasar dan sasaran utama. Penulis menilai sayang sekali jika potensi Sumber Daya Manusia hanya berhenti didalam diri, maka seyogianya sebagai generasi untuk dikembangkan dan dilanjutkan secara masif dan terstruktur karena Muna Barat kedepan membutuhkan konsep dan visi misi sesuai arah yang diharapkan masyarakat apa lagi daerah Muna Barat sangat memiliki banyak potensi yang harus kita kelola secara baik dan tetap sasaran. Selama ini Pemerintah Daerah belum melirik secara merata dan terkonsentrasi potensi yang ada sehingga kita perlu membutuhkan manajemen yang baik dan persiapan yang matang dalam tata kelola pemerintahan agar potensi itu dapat dimanfaatkan, bukan hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab. Apa lagi dimomentum pemilu seperti ini kadang hanya dijadikan sebagai sarana dan instrumen pencitraan agar bisa merebut simpati publik. Kita membutuhkan pemimpin yang betul-betul memahami kultur dan kebudayaan masyarakat secara geopolitik. Apa lagi kita daerah yang heterogen atau beragam masyarakat sehingga dibutuhkan sosok yang berjiwa sosial dan terbuka dan sudah seharusnya putra daerah terlibat secara aktif dan penuh untuk mengisi kepemimpinan daerah, agar kebijakan itu terkonsentrasi sesuai apa yang dicita-citakan. Terakhir sebagai pemuda dan mahasiswa kita harus menjadi mitra kritis pemerintah, mengontrol dan memberikan masukan yang konstruktif apa lagi dalam tata kelola pemerintahan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Partai Politik Peralihan tahun akan menunjukan kompetisi dan percikan politik yang akan memanas, bagaimana tidak seluruh sumber daya kekuatan politik sudah mulai di persiapkan untuk menghadapi tahun politik. Dalam mencegah segala kemungkinan terburuk maka, merasa penting untuk melakukan konsolidasi demokrasi dan memperkuat narasi kebangsaan dalam hal ini social society perlu mencegah berbagai polarisasi dan kekacauan sosial yang timbul di tengah masyarakat, dibutuhkan berbagai pihak untuk mensosialisasikan dan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Masyarakat adalah kelompok sosial yang paling rentan terpecah akibat sikap politik yang berbeda, sehingga di butuhkan penguatan lewat narasi kebangsaan dan edukasi politik yang berkesinambungan, dengan menjemput momentum besar pesta rakyat, harus dengan suka ria dalam proses transisi pergantian kepemimpinan nasional sampai di daerah. Meski demikian, berjalannya proses demokrasi masih banyak tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa ini, kekayaan sumber daya ekonomi dan alam menjadi penting agar calon pemimpin tidak menggunakannya secara rakus untuk kepentingan pribadi dan golongan. Namun fenomena lapangan adanya kecenderungan calon kepala daerah bermain mata dengan para investor dalam hal menggunakan itu sebagai modal untuk memuluskan jalan politik dan kepentinganya. Tentunya masyarakat harus menjadi elemen penting dan garda terdepan dalam memperkuat solidaritas untuk memastikan calon pemimpin ideal yang bisa memberikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang lebih baik untuk daerah. Disisi lain calon pemimpin dan caleg jangan hanya mengejar popularitas dan elektabilias di ruang publik tanpa bersentuhan secara langsung dimasyarakat. Visi Misi harus bisa menjadi pemantik adanya antusias dan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Peran Penyelenggara Berdasarkan indeks kerawanan pemilu, Sulawesi Tenggara termasuk kategori sedang. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan rawan atau tidaknya semua tahapan pemilu akan dimitigasi, agar Sulawesi Tenggara terhindar dari kerawanan tinggi. Dengan mitigasi tentunya bisa mengidentifikasi kerawanan pemilu dengan terus berkoordinasi dengan stakeholder yaitu tokoh masyarakat, TNI, Polri, peserta pemilu, bawaslu dan masyarakat secara umum. Pemilu adalah sarana yang oleh UU ditentukan sebagai instrumen pesta demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin baik di legislatif maupun di eksekutif. Karena itu kita berharap dalam tahapan pemilu bisa menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh berita yang berbau hoaks, bullying, politik identitas dan isu sara. Olehnya itu semua peserta, pendukung yang ada di Sulawesi Tenggara saling bekerja sama menyukseskan pemilu yang berintegritas dengan cara demokratis. Ini menimbulkan tanda tanya besar terkait peran sentral partai politik sejauh sistem pemilu dan demokrasi berjalan, bagaimana tidak 24 tahun reformasi berjalan kondisi sosial masyarakat indonesia masih jauh dari cita-cita dan harapan yang sesungguhnya. Salah satu jalan terjal yang harus di tempuh adalah pemilu, di mana itu adalah kedaulatan rakyat satu-satunya. Meski ingar bingar pemilu 2024 semakin memanas dengan banyaknya partai politik yang melakukan manufer dan sosialisasi. bahkan untuk kepentingan partai dan golongannya, masih ada juga pihak yang menggunakan isu sara untuk memecah belah masyarakat. Diyakini hal itu bisa menurunkan kualitas pemilu dan demokrasi. Sehingga perlu ada pemetaan potensi konflik horizontal yang rawan menjelang pemilu atau pun sesudah pemilu. Sudah harus diantisipasi oleh KPU dan Bawaslu. Olehnya itu mesti dilakukan pra kondisi di seluruh lapisan masyarakat. Antisipasi titik kerawanan Pemilu 2024 di setiap titik yang ada di Sulawesi Tenggara sudah harus diidentifikasi untuk menetralisir kemungkinan terburuk, agar tidak merugikan siapapun. Berdasarkan indeks kerawanan pemilu, Sulawesi Tenggara termasuk kategori sedang Integritas Penyelenggara Pemilu Tak hanya itu, para penyelenggara pemilu harus memastikan diri untuk menjadi teladan dan terus menjaga integritas contohnya tidak boleh berpihak kepada figur dan partai politik manapun, karena amanah yang diberikan oleh publik untuk menjadi penyelenggara pemilu sebagai suatu pengabdian yang mulia kepada bangsa. Maka harus bekerja dengan profesional, menjaga integritas, memperlakukan setara, adil dan parsial terhadap semua peserta tidak terkecuali bagi partai dan calon, harus berperilaku etis. Bekerja sesuai dengan instruksi, tugas dan fungsi. Kepada masyarakat sebagai pemilih, diberikan pendidikan politik secara intensif. Tentunya keberadaan media juga menjadi penting untuk bermitra menyebarkan informasi aktual kepada masyarakat tentang kepemiluan dan politik yang mengedukasi tentang orientasi politik yang santun dan progresif secara rutin, sehingga tidak mudah terpolarisasi. Setiap unsur seperti perempuan, pemilih pemula, kaum marjinal, orang-orang yang rentan bermasalah, diharapkan bisa membentuk relawan demokrasi. Titik rawannya terkait dengan profesionalitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kampanye antar calon yang kadang masuk pada wilayah politisasi sara, berkaitan dengan kerawanan pada aspek kontestasi, sangat diperlukan kerja sama semua pihak untuk bergerak bersama mendorong politik santun, politik yang adu gagasan dan bukan politik yang menjerumus identitas dan politisasi sara. Sulawesi Tenggara ini daerah heterogen dan berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), oleh karena itu siapa pun yang mencalonkan diri diwilayah Sultra dan memenuhi syarat untuk mencalon, maka dia punya hak untuk dipilih tanpa melihat suku, agama, ras, dan asal usul. Sementara pancasila sebagai ideologi bangsa, harus menjadi acuan bersama dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.Semboyan Bhineka Tunggal Ika harus menjadi perekat kita dalam hidup berbangsa. Rekonsoliasi Kandidat Pasca Pemilu 2024 Ketakutan akan adanya polarisasi dimasyarakat sangat rentan untuk terjadi baik sebelum pemilu maupun sesudah pemilu. Hal ini biasanya terjadi kepada klasifikasi pemilih yang fanatik dimana masing-masing pendukung terjadi silang pendapat bahkan sampai terjadi benturan ditengah masyarakat. Fenomena demikian mesti dilakukan antisipasi oleh para figur dalam memberikan pencerahan dan kedewasaan dalam berpolitik agar kerukunan dan kehidupan masyarakat yang heterogen tetap terjaga bahwa pemilu hanyalah sebuah sarana dan intrumen untuk memilih pemimpin.

Topik:

pemilu 2024

Opini Sebelumnya

Satgas TPPU Hambat Pengusutan Dugaan Pencucian Uang 491 Pegawai Kemenkeu

Opini Selanjutnya

Program Mudik Gratis yang Selalu Dinanti

Opini Terkait

Opini
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) (Foto: Dok MI/Aswan)

Pemilu Dipisah: Koreksi Pelaksanaan 2024 yang Tak Optimal

2 Juli 2025 23:11 WIB