Jokowi Perlu Bertemu Semua Parpol Peserta Pemilu 2024 Dalam Forum Terbuka

No Name

No Name

Diperbarui 12 Juli 2023 19:23 WIB
Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti/Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional) PEMILU 2024 merupakan salah satu bagian pembangunan berkelanjutan Presiden Jokowi dalam sektor politik. Selain dari berbagai program dan sektor-sektor pembangunan lainnya, seperti infrastruktur, IKN Nusantara, hilirisasi. Juga program-program yang telah dikerjakan Pemerintahan Jokowi- Maruf Amin lainnya. Untuk itu, akan menjadi lebih baik, jika Presiden Jokowi bertemu dengan seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2024 dalam satu forum. Hal ini menjadi penting dalam keberhasilan Jokowi memimpin Indonesia dalam proses peralihan atau suksesi kepemimpinan dalam pembangunan politik yang stabil, damai dan demokratis. Selain itu Jokowi sebagai Presiden bisa menjelaskan secara rinci akan pentingnya dilanjutkannya pembangunan yang telah dicapai sekaligus disempurnakan melalui program-program baru oleh Pemimpin berikutnya. Presiden Jokowi telah berulang kali menyampaikan di hadapan publik, bahwa pembangunan yang telah berjalan jangan sampai tidak berjalan, yang mengakibatkan Negara Indonesia tidak akan pernah menjadi Negara maju. Akan tetapi justru program yang sudah jalan dikembangkan dan disempurnakan dengan program-program Pemerintahan berikutnya. Sehingga pembangunan nasional tidak mandeg atau mundur, akan tetapi berkelanjutan. Selain itu Partai-Partai Politik beserta Para Capres-Cawapresnya dan Caleg-Calegnya juga harus menyadari bahwa perubahan yang diperlukan adalah perubahan karakter pemimpin dan wakil rakyat nantinya yang telah diperjuangkan Jokowi melalui Revolusi Mental. Revolusi mental ini perlu diteruskan untuk mewujudkan Negara Indonesia yang maju dan lebih maju. Selain itu, penyempurnaan kapasitas masyarakat sipil untuk terlibat sebesar-sebesarnya dalam keputusan-keputusan Negara. Sehingga target Indonesia menjadi Negara maju dapat tercapai sesuai target yang telah direncanakan. Untuk meneruskan dan menyempurnakan program-program Pemerintah, yang diperlukan ke depan adalah menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pembukaan UUD 45. Itu tugas Parlemen ke depan.

Topik:

Jokowi pemilu 2024

Opini Sebelumnya

UU Kesehatan Masih Diskriminatif

Opini Selanjutnya

Mega Korupsi BTS Kominfo, Mengapa DPR Malah Membisu?

Opini Terkait

Hukum
Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Diduga Terikat Janji dengan Jokowi, KPK Ciut ke Bobby Nasution

25 Oktober 2025 15:41 WIB

Monitor Hukum
Ilsutrasi - KPK RI - Mahfud MD - Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Diolah)

KPK dan Mahfud Bisa Whoosh...Whooshh...Whoosh Gak?

23 Oktober 2025 14:10 WIB

Hukum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9/2023).

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

22 Oktober 2025 15:43 WIB

Hukum
Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

20 Oktober 2025 13:58 WIB

Monitor Hukum
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Panjdaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Dok MI/KAI)

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

18 Oktober 2025 21:51 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB