DPR Sambut Baik Perlindungan Pekerja Migran Indonesia-Malaysia

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 4 April 2022 20:17 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyambut baik pembaruan Memorandum of Understanding (MoU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) antara Indonesia dan Malaysia. Mufida, sapaan akrabnya mengatakan, perlindungan PMI adalah harga mati bagi Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan PMI yang terbukti telah memberikan manfaat besar bagi negara. “Terbitnya perlindungan PMI di Malaysia setelah mandek sejak 2016 adalah langkah baik, sebab perlindungan PMI adalah sebuah kewajiban negara dan pemerintah wajib mengusahakannya. Ini memang bagian dari penunaian tanggung jawab pemerintah setelah lama terbengkalai,” kata Mufida kepada wartawan, Senin (4/4). Mufida menambahkan, bahwa tahap selanjutnya usai MoU ini adalah mengupayakan kedua belah pihak melakukan implementasi terhadap aturan perlindungan PMI di negara masing-masing. “Harapannya agar ada kepastian hukum terhadap pelaksanaan MoU Indonesia-Malaysia melalui aturan teknis. Adanya nota kesepahaman bermakna kedua belah pihak saling membutuhkan dan sejajar. Kita harapkan implementasi MoU ini di lapangan memiliki kekuatan hukum di kedua negara untuk perlindungan maksimal terhadap PMI," lanjutnya. Menurutnya, beberapa peraturan tambahan yang ada di MoU ini adalah pendataan one channel system bagi semua PMI yang mencakup lokasi bekerja, identitas majikan, dan latar belakang majikan. Kemudian kenaikan upah minimum dari Rp 4 juta menjadi Rp 5 juta. Larangan terhadap majikan untuk menahan paspor atau dokumen pribadi pekerja migran dan mewajibkan Pemerintah Malaysia untuk memastikan larangan ini dipatuhi. Proses aturan-aturan terbaru terkait MoU ini juga harus segera disosialisasikan agar PMI mengerti hak dan kewajiban mereka usai kesepakatan kedua negara. “Sosialisasi ini harus maksimal dan benar-benar dipahami oleh teman-teman PMI sehingga mereka paham apa yang menjadi hak mereka dan apa kewajibannya. DPR akan mengawal agar perlindungan PMI di Malaysia benar-benar terealisasi,” tutup Mufida. (La Aswan)

Topik:

Komisi IX DPR pekerja migran

Berita Sebelumnya

Meski Bersifat Temporer, Demokrat Dukung Kebijakan BLT Minyak Goreng

Berita Selanjutnya

Gerindra Bertekad Jadikan Jatim Basis Kekuatan Baru di Pemilu 2024

Berita Terkait

Nasional
Menteri P2MI Mukhtarudin lepas 600 CPMI (Dok. KemenP2MI)

KemenP2MI Kirim 600 Pekerja Migran ke Jepang, Korea, dan Taiwan: Fokus pada Kompetensi dan Perlindungan

9 Oktober 2025 20:37 WIB

Nasional
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin. (Dok.MI)

Menteri Mukhtarudin: Penyelesaian Roster G to G Korea Jadi Fokus Utama KemenP2MI

7 Oktober 2025 10:44 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

6 Oktober 2025 21:44 WIB

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

5 Oktober 2025 11:18 WIB

Investigasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Lolos di Polri dan Kejagung, Akankah Perusahaan Pemenang Tender PMT Ini Nyangkut di KPK?

2 Oktober 2025 13:21 WIB

Nasional
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Nurhadi

Komisi IX DPR Dukung MBG, Tapi Perlu Evaluasi

29 September 2025 14:56 WIB