Puan Maharani: Praktik Investasi Ilegal Harus Ada Upaya Khusus Menghentikannya

wisnu
wisnu
Diperbarui 6 April 2022 15:49 WIB
Jakarta, MI - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti banyaknya kasus-kasus investasi ilegal yang saat ini marak terjadi. Menurutnya persoalan investasi ilegal harus menjadi perhatian serius semua pihak, karena sangat merugikan masyarakat. “Kasus investasi ilegal sudah semakin masif, dan harus menjadi perhatian serius bersama antara Pemerintah, DPR RI, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lain untuk menghentikannya. Khususnya terhadap praktik-praktik penipuan dengan modus investasi digital,” kata Puan dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (6/4). Dalam laporan terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi investasi ilegal sudah mencapai Rp 35 triliun. Puan menilai, jika tidak ada intervensi yang serius, investasi ilegal akan terus menjamur di Indonesia. “Apalagi peningkatan laporan investasi ilegal bergerak dalam waktu relatif singkat. Harus ada upaya khusus untuk menangani praktik-praktik investasi ilegal,” tegas mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Menko PMK) itu. Puan menyebut, berbagai laporan transaksi investasi ilegal yang diketahui cukup beragam, meliputi transaksi pembelian aset, transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, serta pengiriman uang dari dan ke luar negeri. Korban dari investasi ilegal pun jumlahnya tidak sedikit. “Kita ketahui bersama baru-baru ini ramai terjadi penipuan dengan dalih binary option, yang melibatkan influencer. Praktik seperti ini terjadi karena belum ada aturan yang rigid di Indonesia,” ucapnya. Oleh karenanya, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mendorong agar ada payung hukum yang lebih jelas mengenai investasi di dunia digital. Dengan begitu, kata Puan, masyarakat akan lebih terlindungi dari praktik-praktik penipuan investasi. “Perkembangan teknologi memungkinkan terjadinya penipuan-penipuan jenis baru, dan Negara wajib hadir sebagai fasilitator untuk melindungi masyarakat yang hendak melakukan investasi digital. Baik itu binary option, trading jenis apapun itu, semua harus memperoleh izin. Praktik-praktik investasinya pun harus mendapat pengawasan ketat lewat payung hukum khusus,” sambung cucu proklamator RI Bung Karno tersebut. Puan menilai penting digencarkannya program-program literasi keuangan digital kepada masyarakat. “DPR juga mendorong Pemerintah melakukan upaya-upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya praktik investasi ilegal,” tutup politisi PDI Perjuangan itu.

Topik:

Puan Maharani ketua DPR invetasi ilegal

Berita Sebelumnya

Zero Tolerance, KPK Ingatkan Pegawai Tak Langgar Kode Etik

Berita Selanjutnya

Warning Puan ke Pemerintah, Subsidi Upah Pekerja dan Bantuan UMKM Harus Tepat Sasaran

Berita Terkait

Politik
Ketua DPR Puan Maharani (Dok. MI)

HUT ke-80 DPR RI, Puan Maharani Minta Maaf dan Janji Perbaiki Kinerja

2 Oktober 2025 12:00 WIB

Nasional
Sosok perempuan diduga Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Istimewa)

Ketua DPR RI Puan Maharani Diduga Pesta Miras Bersama Para Istri Konglomerat

29 September 2025 19:30 WIB

Hukum
Happy Hapsoro (kiri) dan Puan Maharani (kanan) (Foto: Kolase MI)

Puan Maharani Menangis Usai Suaminya Ditangkap Kejagung Hoaks, Ini Kasus Korupsi Menyeret Nama Happy Hapsoro

29 September 2025 14:16 WIB

Politik
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Puan Desak Evaluasi Total Pelaksanaan Program MBG

24 September 2025 13:50 WIB

Politik
Ketua DPR RI Puan Maharani pimpin pertemuan antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi partai politik DPR, Kamis (4/9/2025) (Foto: Dok/MI)

Puan Kumpulkan Pimpinan Fraksi Untuk Bahas Transformasi DPR dan Aspirasi Masyarakat

4 September 2025 15:24 WIB

Nasional
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pertemuan bersama pimpinan fraksi-fraksi DPR untuk membahas transformasi lembaga legislatif. (Dok. MI)

Puan Maharani Pimpin Reformasi DPR, Tunjangan Perumahan Dihentikan dan Kunker Dimoratorium

4 September 2025 13:57 WIB