Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Bukti Negara Hadir

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 22 April 2022 22:21 WIB
Surabaya, MI - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng sehingga hal itu membuktikan negara hadir menjaga kebutuhan rakyat. "Top markotop, Pak Presiden. Kebijakan ini bukti negara hadir menjaga kebutuhan rakyat, negara hadir mendahulukan kepentingan rakyat, negara hadir melawan kepentingan pengusaha CPO (crude palm oil), dan oligarki sawit yang sedang berburu cuan di saat harga melonjak di pasar global," kata Mufti kepada wartawan di Surabaya, Jumat (22/4). Mufti menjelaskan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi selaras dengan konsentrasi dirinya selama ini di DPR RI. "Intinya sejak awal saya memang bilang bahwa pemerintah harus banjiri pasar dahulu sampai situasi normal, sampai harga baru yang terjangkau ini terbentuk. Baru buka kembali keran ekspor," kata Mufti yang juga mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim tersebut sepeti dilansir Antara. Kebijakan Jokowi, kata Mufti, bisa menegakkan kedaulatan dan kemampuan Indonesia sebagai pemasok minyak sawit terbesar di dunia, di mana sekitar 30 persen kebutuhan CPO dunia dipasok dari Tanah Air. "Fenomena beberapa bulan ini menunjukkan sebuah ironi, di mana Indonesia sebagai produsen CPO terbesar justru mengalami kelangkaan minyak sawit. Kebijakan Presiden Jokowi kembali menegakkan kedaulatan dan kemampuan kita sebagai produsen CPO raksasa dunia yang tampil membela rakyatnya," katanya. Mufti memaparkan konsumsi minyak sawit Indonesia berkisar 18 juta ton, hal ini berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, dan pemerintah harus memastikan suplai bisa melampaui kebutuhan tersebut sehingga harga terkendali. "Memang menjadi tantangan, ketika harga di luar negeri begitu menggiurkan, pasti berbondong-bondong ekspor. Nah, sekarang pemerintah sudah betul dengan memastikan suplai dalam negeri terpenuhi dulu lewat pelarangan ekspor," kata politisi PDI Perjuangan itu. [iwah] #larangan ekspor

Topik:

Komisi VI DPR minyak goreng

Berita Sebelumnya

Kasus Minyak Goreng, Puan Tegaskan akan Panggil Mendag Lutfi Minggu Depan

Berita Selanjutnya

Tsamara Amany Tweet soal Fasisme Tautkan ke Divisi Humas Polri, Ada Apa?

Berita Terkait

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Nasril Bahar

Komisi VI DPR Harap 11 Perusahaan Gula Rafinasi Bangun Kebun Di Wilayah Timur Indonesia

2 Oktober 2025 06:35 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade

Berikut 11 Pokok Pikiran Revisi Keempat UU BUMN

26 September 2025 11:16 WIB

Ekonomi
Rivqy Abdul Halim. (Dok. MI)

Rivqy Abdul Halim Setuju Pangkas Jumlah Komisaris dan Hapus Tantiem BUMN

15 Agustus 2025 20:40 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka

Rieke Diah Pitaloka Apresiasi Pembentukan KDMP Capai 80.560 Unit

9 Juli 2025 19:07 WIB

Nasional
Anggota Komisi VI DPR Usman Husin. (Dok. MI)

20 Persen Alat Pertanian Tak Terpakai, DPR Minta Kementan Perbaiki Pengawasan

7 Juli 2025 20:10 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini (Foto: Dok MI/BNI)

HUT ke-79, Ketua Komisi VI DPR Apresiasi Kiprah BNI Dorong Inklusi Keuangan dan Keberpihakan Sosial

7 Juli 2025 16:49 WIB