Kehadiran Presiden Jokowi pada Acara Relawan Menunjukkan Wacana Tiga Periode Masa Jabatan Belum Redup

John Oktaveri

Diperbarui 29 November 2022 16:04 WIB

Kehadiran Presiden Jokowi pada Acara Relawan Menunjukkan Wacana Tiga Periode Masa Jabatan Belum Redup

Jakarta, MI - Kehadiran Presiden Jokowi menemui massa relawan pendukungnya di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu pekan lalu menunjukkan bahwa wacana tiga periode masa jabatan presiden belum redup dan hal itu akan membahayakan demokrasi. Demikian dikemukakan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dalam satu diksui di Gedung DPR. Menurutnya, seharusnya soal masa jabatan itu sudah selesai karena telah diatur oleh Undang-undang sehingga wacana tiga periode seharusnya tidak perlu lagi dihidupkan. Mardani mengaku khawatir kehadiran Jokowi pada acara itu yang berstatus sebagai presiden, bukan lagi calon presiden, akan mendorong presiden itu memainkan politik level rendah. Padahal, ujarnya, seorang presiden adalah seorang negarawan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan milik para relawan yang seharusnya sudah bubar ketika Jokowi telah dilantik jadi presiden Indonesia. "Mestinya pak Jokowi jadi negarawan. Kehadiran beliau di acara itu menunjukkan isu tiga periode belum redup. Sayang sekali kalau pak Jokowi memainkan low-level politick dan secara tegas harusnya menolak ide tiga periode," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Netralitas Penjabat Kepala Daerah Menjelang Pemilu 2024" yang turut menghadirkan pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago dan politisi Partai Amanan Nasional (PAN) yang juga Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus, Selasa (29/11). Menurut Mardani, para relawan tersebut sebaiknya membentuk lembaga swadaya masyarakat saja, bukan lagi menjadi relawan. Tujuannya agar bisa turut berpartisipasi membangun negara tanpa ikut bermain politik. Dia juga mempertanyakan kehadiran Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada acara tersebut karena dengan kehadiran itu pejabat tersebut sudah turut berpolitik atau tidak netral lagi sebagai Aparat Sipil Negara (ASN). Dia mengakui memang hak setiap orang untuk berkumpul dan berserikat. Hal itu diatur dalam Undang-Undang. Hanya saja Mardani mengingatkan soal etika terkait pertemuan itu. Sementara itu, mengomentari soal netralitas penjabat kepala daerah yang berasal dari ASN pada Pemilu 2024, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago ASN mengatakan sangat sulit untuk diterima akal sehat kalau ASN akan bertindak netral sebagai pengganti pejabat kepala daerah. Menurutnya, hanya ada di Indonesia saja yang ada pelaksana tugas (Plt) atau penjabat kepala daerah dan hampir tidak mungkin mereka akan bertindak netral karena menyangkut soal kekuasaan. Dia menegaskan, kalau pun ada penjabat kepala daerah pengganti maka mereka harus punya integritas dan profesional meski hal itu akan sulit untuk didapatkan. Senada dengan Pangi, Guspardi Gaus mengatakan bisa dipastikan akan ada titipan kepentingan kalau seorang ASN ditunjuk penjadi penjabat kepala daerah. Ketidaknetralan penjabat itu juga akan turut berpengaruh pada pemilihan presiden mendatang karena mereka punya otoritas saat menjabat. "Bagaiman mungkin untuk memisahkan antara jabatan dan kepentingan pribadi," ujar politisi tersebut. Sebelumnya, penggunaan Stadion GBK oleh relawan pendukung Jokowi juga menuai kritik. Alasannya karena pemerintah telah melarang untuk sementara penggunaan GBK karena sebagai persiapan venue untuk Piala Dunia U-20 pada Mei-Juni 2023. Namun, GBK bisa dipakai oleh relawan Jokowi dalam acara "Nusantara Bersatu" pada Sabtu, 26 November 2022.

Topik:

PAN PKS Jokowi relawan

Kehadiran Presiden Jokowi pada Acara Relawan Menunjukkan Wacana Tiga Periode Masa Jabatan Belum Redup

Berita Sebelumnya

Benny Ramdhani Minta Izin "Libas" Lawan Politik Jokowi, Pengamat: Provokatif dan Cari Muka!

Berita Selanjutnya

Relawan Jokowi Gelar Acara di GBK, PDIP: Kami Itu Taat Azas, Hukum dan Konstitusi

Berita Terkait

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

Komisi VI DPR RI Akan Gelar Rapat Gabungan Bahas Gula Rafinasi

Komisi VI DPR Harap 11 Perusahaan Gula Rafinasi Bangun Kebun Di Wilayah Timur Indonesia

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K