Bongkar! Anggota Komisi VIII DPR Ini Cium Aroma Markup Komponen Biaya Haji

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 6 Februari 2023 14:41 WIB
Jakarta, MI- Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid mengaku tidak sependapat dengan rencana kenaikan ongkos naik haji sebesar Rp69 juta sebagaimana diusulkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag RI). Menurutnya, selain memberatkan bagi para jemaah haji, usulan tersebut tidak menyelesaikan akar persoalan terkait pelaksanaan ibadah haji selama ini. "Persoalan haji itu dari tahun ke tahun tidak pernah terselesaikan dengan baik. Pemerintah dalam hal ini Kemenag hanya melihat persoalan dari perspektif anggaran semata. Ini justru membuat kami di komisi VIII DPR sedikit bertanya-tanya," kata Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) itu kepada wartawan, Senin (06/02/2023). Wachid mengungkapkan, ada sejumlah persoalan krusial dibalik terus naiknya biaya haji dari tahun ke tahun. "Pasca kami panitia kerja (panja) Haji Komisi VIII kunker ke Arab Saudi kemarin banyak ditemukan sejumlah komponen biaya haji yang tidak masuk akal. Mulai dari penyediaan katering, transportasi udara hingga hotel," beber Wachid. Wachid mengungkapkan, dari sejumlah biaya komponen tersebut di atas patut diduga jadi celah permainan oknum-oknum tertentu. "Komponen-komponen tersebut berpotensi jadi bancakan oknum-oknum, kami mencium aroma markup di dalam biaya komponen-komponen haji. Kami menduga dari sejumlah komponen itu ada potensi markup yang cukup besar. Persoalan inilah yang mestinya diurai dan diselesaikan karena sejumlah komponen inilah yang selama ini berkontribusi terhadap kenaikan biaya haji alias memberatkan," papar Wachid. Wachid pun mendorong agar aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki potensi adanya dugaan markup dibalik biaya komponen haji seperti katering, hotel dan transportasi udara. "Ini harus dibongkar aparat penegak hukum seperti KPK. Jangan sampai uang jemaah haji diselewengkan dengan berbagai dalih yang padahal patut diduga digunakan untuk membayar rekanan atau vendor haji dengan biaya yang tak masuk akal," tandasnya. Wachid menegaskan, komisi VIII DPR mengkritisi usulan tersebut sebagai wujud komitmen terhadap rakyat. "Fungsi legislasi, budgeting dan controling jadi pijakan kami dalam mengawasi tata kelola pelaksanaan ibadah haji yang diselenggarakan Kemenag termasuk mengawasi pengeluaran anggaran haji ke sejumlah vendor. Kami minta KPK bongkar saja potensi markup yang jemaah haji yang bisa jadi atau patut diduga mengalir ke vendor-vendor haji selama ini," tegasnya.

Topik:

haji

Berita Sebelumnya

Soroti Kelangkaan, Komisi VII DPR Curiga CPO untuk MinyaKita di Ekspor Ke Luar Negeri

Berita Selanjutnya

Turki Diguncang Gempa Hebat, PKS Ajak Pemerintah dan Rakyat Indonesia Membantu

Berita Terkait

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Kejagung Tunggu Laporan Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp 5 T

4 Oktober 2025 15:54 WIB

Hukum
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

MAKI akan Uji Materi soal Pengawas Internal Termasuk Menag ke MK

15 September 2025 08:19 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Foto: Dok MI/Aan

KPK Periksa Direktur PT Diva Mabruro Amaluddin soal Korupsi Kuota Haji Rp1 T

27 Agustus 2025 13:59 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Foto: Dok MI/Aan

Bongkar Korupsi Kuota Haji Rp1 T, KPK Periksa Komisaris PT Ebad Al-Rahman Wisata

27 Agustus 2025 13:54 WIB

Hukum
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief. Foto: Dok MI/Istimewa

KPK Periksa Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief soal Korupsi Kuota Haji Rp 1 T

27 Agustus 2025 13:24 WIB

Nasional
Ilustrasi (Foto: Ist)

Kasus Kuota Haji, Pemberangkatan Jamaah Reguler Terganggu

20 Agustus 2025 08:01 WIB