Respons Dugaan Mark Up Komponen Haji, Plt Jubir KPK: Silakan Laporkan Supaya Kami Tindaklanjuti

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 7 Februari 2023 16:31 WIB
Jakarta, MI- Dugaan adanya mark up sejumlah komponen biaya haji sebagaimana dilontarkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid baru-baru ini mendapat respons dari institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat dihubungi tim redaksi via pesan WhatsApp, Selasa (07/02/2023) Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri menegaskan, peran dan partispasi aktif masyarakat dalam upaya memerangi dan memberantas korupsi memang sangat dibutuhkan. "Peran masyarakat penting dalam pemberantasan korupsi," ucap Ali Fikri. Menyinggung soal adanya dugaan mark up komponen haji yang dilontarkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, KPK, kata Ali Fikri, sangat terbuka terhadap berbagai laporan yang disampaikan masyarakat. "Silakan laporkan supaya bisa kami tindaklanjuti. Mekanismenya memang demikian," kata Ali Fikri menjelaskan. Saat ditanya terkait sejauh mana tata kelola keuangan haji berdasarkan pengamatan KPK, hingga berita ini diturunkan, Ali Fikri belum memberikan responsnya. Sebelumnya, Legislator dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Wachid mengungkapkan, ada sejumlah persoalan krusial dibalik terus naiknya biaya haji dari tahun ke tahun. "Pasca kami panitia kerja (panja) Haji Komisi VIII kunker ke Arab Saudi kemarin banyak ditemukan sejumlah komponen biaya haji yang tidak masuk akal. Mulai dari penyediaan katering, transportasi udara hingga hotel," beber Wachid kepada wartawan, Senin (06/02/2023) kemarin. Wachid mengungkapkan, dari sejumlah biaya komponen tersebut di atas patut diduga jadi celah permainan oknum-oknum tertentu. "Komponen-komponen tersebut berpotensi jadi bancakan oknum-oknum, kami mencium aroma mark up di dalam biaya komponen-komponen haji. Kami menduga dari sejumlah komponen itu ada potensi markup yang cukup besar. Persoalan inilah yang mestinya diurai dan diselesaikan karena sejumlah komponen inilah yang selama ini berkontribusi terhadap kenaikan biaya haji alias memberatkan," papar Wachid.

Topik:

haji

Berita Sebelumnya

10 Anggota KPU Bakal Disidang Etik, Berikut Daftarnya

Berita Selanjutnya

Stok MinyaKita Langka, Anggota Komisi VI DPR Minta Pemerintah Gencarkan Operasi Pasar

Berita Terkait

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Kejagung Tunggu Laporan Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp 5 T

4 Oktober 2025 15:54 WIB

Hukum
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

MAKI akan Uji Materi soal Pengawas Internal Termasuk Menag ke MK

15 September 2025 08:19 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Foto: Dok MI/Aan

KPK Periksa Direktur PT Diva Mabruro Amaluddin soal Korupsi Kuota Haji Rp1 T

27 Agustus 2025 13:59 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Foto: Dok MI/Aan

Bongkar Korupsi Kuota Haji Rp1 T, KPK Periksa Komisaris PT Ebad Al-Rahman Wisata

27 Agustus 2025 13:54 WIB

Hukum
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief. Foto: Dok MI/Istimewa

KPK Periksa Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief soal Korupsi Kuota Haji Rp 1 T

27 Agustus 2025 13:24 WIB

Nasional
Ilustrasi (Foto: Ist)

Kasus Kuota Haji, Pemberangkatan Jamaah Reguler Terganggu

20 Agustus 2025 08:01 WIB