Jokowi Perlu Turun Tangan Soal Perintah PN Jakpus ke KPU

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 7 Maret 2023 22:57 WIB
Jakarta, MI - Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan, menduga ada kekuatan besar dibalik putusan Pengadilan Negara (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang perintahkan KPU RI untuk menunda pemilihan umum (Pemilu). Meski putusan tersebut belum hukum inkracht, tetapi berpotensi membuat gaduh situasi politik nasional. Sebab, tahapan Pemilu serentak 2024 sudah setengah perjalanan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi perlu memberikan perhatian khusus terhadap putusan PN Jakpus ini yang meminta KPU RI menunda atau mengulang tahapan Pemilu. "Presiden perlu turun tangan secara langsung terkait putusan PN Jakapus tersebut, karena terjadi kontradiksi atas sikap pemerintah," kata Yusak kepada Monitor Indonesia, Selasa (7/3). Yusak mengatakan, Presiden Jokowi harus mendukung penuh langkah KPU RI untuk melakukan banding terhadap putusan PN Jakpus ini. "Turun tangan bukan berarti mengintervensi proses huku, tetapi mendukung KPU agar segera mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar tidak menganggu tahapan Pemilu," jelasnya. Tidak hanya itu, Yusak juga meminta agar Komisi Yudisial segera ambil sikap terhadap hakim yang mengabulkan gugatan dari Partai PRIMA. Yusak menyarankan agar Komisi Yudisial periksa mejelis hakim yang memutus gugatan tersebut. "Komisi Yudisial juga harus turun tangan untuk memeriksa majelis hakim terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim," tandasnya.

Topik:

Jokowi PN Jakpus presiden Putusan Citra Institute Yusak Farchan

Berita Sebelumnya

Respons Insiden Depo Plumpang, Komisi VI DPR Akan Segera Panggil Pertamina Pasca Reses

Berita Selanjutnya

Anggota Komisi IX DPR Desak Kemenkes Segera Periksa RSUD Ciereng Subang

Berita Terkait

Hukum
Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

15 jam yang lalu

Monitor Hukum
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Panjdaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Dok MI/KAI)

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

18 Oktober 2025 21:51 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

17 Oktober 2025 15:23 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

Proyek Kereta Cepat: "Jebakan" Utang Warisan Jokowi hingga Dugaan Korupsi

17 Oktober 2025 14:10 WIB

Nasional
Said Didu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

14 Oktober 2025 13:46 WIB