Minta Warga Plumpang Pindah Bukan Pertamina, DPR ke Jokowi: Tegur Luhut

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 8 Maret 2023 16:08 WIB
Jakarta, MI- Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai, koordinasi pemerintah terkait penanganan korban ledakan depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, amburadul. Hal tersebut dikatakan Mulyanto menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang akan memindahkan pemukiman masyarakat di sekitar depo. Beberapa waktu sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, malah mengatakan akan memindahkan depo BBM Pertamina ke lahan milik Pelindo. Perbedaan sikap ini, menurut Mulyanto, akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang menjadi korban. "Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang dimana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," sindir Politikus PKS itu kepada wartawan, Rabu (8/3/2023). Mulyanto mendesak Menko Marves untuk berhenti bicara masalah yang bukan menjadi ranah kewenangan kementeriannya. Apalagi statemennya menentang arahan yang diberikan Wapres Ma'ruf Amin. "Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tatakelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik sikap ini termasuk 'kurang ajar'," tegas Mulyanto. Karena itu, Ia meminta Presiden Jokowi agar menegur sikap Luhut ini. Sebab, arogansinya sudah melewati batas. "Pernyataan Luhut ini sudah keluar dari jalur dan membuat masyarakat di sekitar Depo Plumpang semakin resah," tegas Mulyanto. Untuk diketahui, Wapres bersama Menteri BUMN dalam konferensi pers setelah kasus kebakaran Plumpang memberi arahan kepada Pimpinan Pertamina agar dalam jangka panjang memindahkan Depo Pertamina di Plumpang ini ke wilayah Pelindo, yg relatif jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga operasi obyek vital negara ini tidak membahayakan masyarakat dan lingkungannya. Sementara itu, Luhut, setelah meresmikan dan meluncurkan aplikasi e-pipakabel di markas Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Jakarta, Senin (6/3/2023), dalam statemennya malah menyatakan sebaliknya. Luhut meminta agar Pertamina merelokasi masyarakat yang bermukim di sekitar depo plumpang, bagaimana pun caranya. Alasannya, karena tanah yang masih dalam proses sengketa tersebut diakui milik Pertamina. Bahkan luhut meminta agar pihak yang memberi izin tinggal kepada masyarakat untuk bertanggung jawab.

Topik:

Luhut

Berita Sebelumnya

Agar Tak Ada Kesan Pembiaran, Komisi IX DPR Desak Kemenkes Periksa RSUD Ciereng Secara Serius

Berita Selanjutnya

Sistem Proporsional Terbuka: Terjadi Pergeseran dari Parpol ke Kuantitas Suara Pemilih

Berita Terkait

Hukum
Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

20 Oktober 2025 13:58 WIB

Monitor Hukum
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Panjdaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Dok MI/KAI)

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

18 Oktober 2025 21:51 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB

Nasional
Said Didu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

14 Oktober 2025 13:46 WIB

Nasional
Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) ABRI Mayjen (Purn) Syamsu Djalal

Syamsu Djalal Sebut Jokowi dan Luhut PKI

3 Juni 2025 07:02 WIB

Hukum
Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Ist)

Mengingat Lagi Tuduhan Terhadap Luhut Diduga Terlibat Proyek Laptop di Kemendikbudristek

29 Mei 2025 22:28 WIB