Sistem Proporsional Terbuka: Terjadi Pergeseran dari Parpol ke Kuantitas Suara Pemilih

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 8 Maret 2023 16:18 WIB
Jakarta, MI - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra memberikan argumentasinya dalam sidang gugatan perkara nomor 114 PUU-XX/2022 terkait uji materi UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkaitan dengan sistem proporsional terbuka. Dalam argumentasinya, Yusril menyatakan bahwa adanya pergesaran hak untuk menempatkan kandidat dari partai politik ke kuantitas suara pemilih terbanyak. "Ini jelas bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat yang diatur oleh Pasal 1 ayat 2 ayat 3, Pasal 6a ayat 2, Pasal 22e ayat 1,2,3 dan Pasal 28d ayat 1 Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945," jelasnya di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/3). Dia menjelaskan, pada Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat tidaklah dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Melainkan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 6a ayat 2, Pasal 22e ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. "Dilaksanakan oleh partai politik melalui kesetaraannya di Pemilu untuk memilih DPR, DPRD, Presiden,dan Wakil Presiden dengan ditegaskan bahwa partai politik adalah pemain utama peserta dalam Pemilu," terangnya. Menurutnya, ketika jumlah suara yang diperoleh telah mencukupi syarat dalam ketentuan pencalonan dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, seyogyanya partai politik diberikan hak untuk menentukan kandidat yang akan dimajukan di kontestasi. "Sudah selayaknya partai politik diberikan pera signifikan untuk menentukan kandidat mana yang akan ditentukan duduk di pos jabatan terpilih," tandasnya. (ABP)

Topik:

PBB MK Yusril Ihza Mahendra Proporsional Terbuka Gugatan Sistem Pemilu

Berita Sebelumnya

Minta Warga Plumpang Pindah Bukan Pertamina, DPR ke Jokowi: Tegur Luhut

Berita Selanjutnya

Argumentasi Yusril di Sidang Gugatan Proporsional Terbuka Bersifat Asumsi

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Nasional
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra (Foto: Istimewa)

Pemerintah RI Tolak Terbitkan Visa Atlet Asal Israel

9 Oktober 2025 19:27 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB