Jangan Sampai Dinikmati Pengusaha, Anggota Komisi VI DPR Minta Pemerintah Awasi Subsidi Motor Listrik Secara Ketat

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 21 Maret 2023 14:07 WIB
Jakarta, MI- Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menekankan agar pemberian subsidi bagi kendaraan motor listrik tepat sasaran. Diketahui, pemerintah baru saja menggelontorkan dana APBN untuk 1 juta motor listrik baru maupun konversi sebesar Rp7 triliun. Jika dibagi dengan 1 juta motor listrik, artinya setiap motor listrik menerima dana subsidi sebesar Rp7 juta. "Subsidi tersebut harus tepat sasaran. Jangan sampai dalam praktiknya subsidi tersebut malah dinikmati golongan masyarakat mampu," ucap Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan, Selasa (21/03/2023). Tak hanya itu, Darmadi juga meminta agar pemberian subsidi bagi para pelaku UMKM sebagaimana dipersyaratkan pemerintah dikontrol secara ketat pelaksanaannya. "Pemerintah harus lakukan evaluasi secara berkala. Jangan sampai yang harusnya subsidi untuk UMKM tapi dinikmati para pengusaha besar. Ini yang harus diawasi secara ketat. Pemberian subsidi harus dibarengi dengan pengecekan lapangan secara menyeluruh untuk memastikan subisidi tepat sasaran," tegas Politikus PDIP itu. Menurutnya, evaluasi dan kontrol ketat pemberian subsidi mesti dilakukan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang bersumber dari pajak rakyat (APBN). "Subsidi itu kan bersumber dari dana hasil pajak rakyat (APBN). Jadi penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan dan mesti akuntabel," tegasnya. Di lain sisi, Darmadi juga menyoroti langkah pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik ini tak lebih sebagai upaya memperluas penggunaan motor listrik di tengah masyarakat. "Kalau saya lihat lebih ke ingin memperbesar market sizenya. (pemberian subsidi) memaksa supaya pasarnya cepat membesar dengan uang rakyat," ujarnya. Darmadi menyarankan agar pemberian subsidi tersebut efektif harus dibarengi dengan kebijakan lainnya. "Subsidi kendaraan listrik akan efektif jika pemerintah membatasi kendaraan BBM," tandasnya. Di satu sisi, Darmadi mengaku memahami langkah pemerintah menggelontorkan triliunan dana APBN untuk subsidi kendaraan listrik sebagai upaya mengurangi beban biaya akibat penggunaan bahan bakar fosil. "Tujuan pemerintah adalah penghematan biaya bahan bakar bagi konsumen Rp2,77 juta per tahun pengguna. Penghematan kompensasi Pertalite sebesar Rp18.6 M per tahun," ujarnya. Hanya saja, kata dia, program kendaraan listrik juga justru bakal berefek pada penambahan daya konsumsi atau penggunaan listrik secara signifikan. "Program ini juga bakal mendorong peningkatan konsumsi listrik sebesar 5.23 GWh serta pengurangan emisi 0,03 juta ton CO2. Kita meragukan tujuan ini akan berhasil," tegasnya.

Topik:

Komisi VI DPR Subsidi Motor Listrik

Berita Sebelumnya

Megawati Minta Para Kades Fokus Bekerja Ketimbang Minta Dana Rp300 T, Junimart Girsang: Bentuk Motivasi Bukan Penolakan

Berita Selanjutnya

Sindir Kebakaran Depo Plumpang, Anggota Komisi VII DPR Sebut Kinerja Pertamina Minus

Berita Terkait

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Demokrat: Prabowo Sudah Meletakkan Fondasi Untuk Ciptakan Kesejahteraan Rakyat

20 Oktober 2025 15:15 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Nasril Bahar

Komisi VI DPR Harap 11 Perusahaan Gula Rafinasi Bangun Kebun Di Wilayah Timur Indonesia

2 Oktober 2025 06:35 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade

Berikut 11 Pokok Pikiran Revisi Keempat UU BUMN

26 September 2025 11:16 WIB

Ekonomi
Rivqy Abdul Halim. (Dok. MI)

Rivqy Abdul Halim Setuju Pangkas Jumlah Komisaris dan Hapus Tantiem BUMN

15 Agustus 2025 20:40 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka

Rieke Diah Pitaloka Apresiasi Pembentukan KDMP Capai 80.560 Unit

9 Juli 2025 19:07 WIB

Nasional
Anggota Komisi VI DPR Usman Husin. (Dok. MI)

20 Persen Alat Pertanian Tak Terpakai, DPR Minta Kementan Perbaiki Pengawasan

7 Juli 2025 20:10 WIB