Anggota Komisi V DPR: Jalan Tol Harus Jadi Solusi Bukan Prasasti yang Akan Membebani Generasi Mendatang

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 29 Maret 2023 21:17 WIB
Jakarta, MI- Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi menilai, proyek pembangunan jalan tol yang begitu dianakemaskan di Indonesia ternyata kontraproduktif dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. "Terkadang prioritas-prioritas pembangunan jalan tol itu ternyata kontraproduktif dengan peningkatan produktif kualitas masyarakat di wilayah-wilayah masing-masing," ungkap Politikus Gerindra itu, Rabu (29/03/2023). Dalam hal ini, Mulyadi mencontohkan kehadiran jalan tol trans Sumatera. Menurutnya, jalan tol trans Sumatra ini tidak memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat. "Pak Gubernur dan walikota dan bupatinya bilang ke kami, mereka tidak bangga dengan kehadiran trans Sumatera karena ternyata tol trans Sumatera tidak memberikan perhatian terhadap jalan nasional yang justru hasil bumi kami yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tandasnya. Dalam hal ini, Mulyadi menegaskan temuan KPK soal dugaan korupsi proyek pembangunan jalan tol harus menjadi pengingat bahwa pembangunan jalan tol itu sudah mengalami cacat sejak lahir. "Ini roadmapnya seperti apa ????, ada delay project, ada coast of funds yang harus membengkak, kemudian ada masa konsepsi yang dinego kembali dan seterusnya," kata dia. Mulyadi mengatakan, temuan yang disampaikan KPK harus dijadikan warning agar pembangunan jalan tol di Indonesia tidak hanya sekedar seremonial retorika namun menjadi masalah di bagian ujungnya. "Sekali lagi kami tidak mencari panggung, kami ngeri. Kita bicara hari ini bukan hanya bicara dalam konteks saat kita ditugaskan tapi ini adalah bagian dari klarifikasi kepada generasi kami mendatang bahwa proyek-proyek jalan tol harus menjadi solusi dan bukan justru menjadi prasasti yang menjadi beban generasi akan datang," tegasnya.

Topik:

Jalan tol harus jadi solusi bukan prasasti

Berita Sebelumnya

Legislator PDIP Harap Semua Pihak Hormati Pengesahan Perppu Cipta Kerja Jadi UU

Berita Selanjutnya

I Nyoman Parta Harap RUU Provinsi Bali Segera Disahkan di Rapat Paripurna