Demokrat: Jokowi Lagi Kumandangkan Perang Semesta Melawan Rakyatnya Sendiri

Rizky Amin

Diperbarui 8 Mei 2023 15:41 WIB

Demokrat: Jokowi Lagi Kumandangkan Perang Semesta Melawan Rakyatnya Sendiri

Jakarta MI - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo yang diduga tidak netral dalam Pilpres dan Pileg 2024. Jika benar, orang nomor satu di Indonesia itu tidak netral, maka tegas Benny, Jokowi sedang mengumandangkan perang. ''Jika benar Presiden tidak netral dalam Pemilu 2024, apalagi menjadikan istana presiden markas tim sukses Capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, Perang semesta melawan rakyatnya sendiri," ujar Benny dalam cuitannya di Twitter seperti dikutip Monitor Indonesia, Senin (8/5). "Hati-hati Pak Jokowi,di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI bukan lambang Presiden dari kelompok atau Presiden dari golongan tertentu," tambahnya. Sementara itu, menurut Kepala Bakomstra, Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra bahwa "Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan pribadi, ataupun kelompok golongan tertentu". Sebagai informasi, pada Selasa malam 3 Mei 2023, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah di Istana Merdeka Jakarta. Namun, Jokowi tidak mengajak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Hal itu pun diakui Jokowi yang memang tak mengundang Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Jokowi pun mengungkapkan alasan tak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan itu. Dia menyebut bahwa saat ini NasDem sudah membentuk koalisi sendiri dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. "NasDem itu ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," ucap dia. Jokowi menyampaikan hal tersebut wajar terjadi dalam politik. Jokowi menekankan bahwa selain pejabat publik, dirinya juga pejabat politik. Meski begitu, Jokowi membantah anggapan dirinya cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam urusan Pilpres 2024. "Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi aja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe cawe," jelas Jokowi. Jokowi berdalih, Partai NasDem itu sudah terlebih dulu membangun koalisi bersama Partai Demokrat dan PKS dalam naungan koalisi perubahan untuk persatuan untuk Pemilu Presiden 2024. Menurut Jokowi adalah suatu hal yang wajar dirinya bersama partai koalisi membahas mengenai politik di Istana. Pertemuan itu juga tidak ada satu aturan pun yang dilanggar termasuk konstitusi.

Topik:

Demokrat Jokowi pemilu

Demokrat: Jokowi Lagi Kumandangkan Perang Semesta Melawan Rakyatnya Sendiri

Berita Sebelumnya

PKS Tanggapi Pernyataan Anies yang Singgung Intervensi Negera Terhadap Pemilu

Berita Selanjutnya

PKS Tak Masalah Elektabilitas Anies Diposisi 3 Besar

Berita Terkait

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

Proyek Kereta Cepat: "Jebakan" Utang Warisan Jokowi hingga Dugaan Korupsi

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K