PKS Soroti Pertemuan Jokowi dan 7 Ketum Parpol di Istana: Enggak Usah Punya Ide Koalisi Besar

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 8 Mei 2023 19:40 WIB
Jakarta, MI - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soroti pertemuan antara Presiden Jokowi dengan 7 ketua partai politik di Istana Negara belum lama ini. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan, Jokowi selaku Kepala Negara sebaiknya tidak mengadakan agenda politik di luar urusan pemerintah di Istana Negara. "Nanti kalau mau bahas yang khusus di tempat lain, jangan di Istana Negara," katanya kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (8/5). Apalagi, kata Mardani, pertemuan itu hanya membahas wacana pembentukan Koalisi Besar pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Dia menyampaikan, Presiden Jokowi untuk tidak berharap besar membentuk Koalisi Besar. "Enggak usah punya ide besar mengumpulkan Koalisi Besar," katanya. Mardani meminta kepada Presiden Jokowi untuk bersabar menunggu peta politik yang berkembang ini. Sebab, dalam peta politik ini sangat cair dan dinamis. Jadi, kata dia, sebaiknya Jokowi tidak ikut campur dalam perkembangan politik yang terjadi saat ini. "Biarkan tunggu berkembang sendiri, kalau mau 3 atau 4 (pasangan calon), kan kalau Koalisi Besar nanti paslon cuma dua," ujarnya. Jika begitu, lanjut Mardani, nantinya Presiden Jokowi akan dianggap melakukan intervensi dalam penentuan jumlah pasangan calon presiden di 2024 mendatang. "Itu sangat bisa ditafsirkan negara intervensi, Presiden dalam hal ini," tandasnya. (ABP)     #PKS Soroti Pertemuan Jokowi #Enggak Usah Punya Ide Koalisi Besar

Topik:

PKS Jokowi koalisi besar

Berita Sebelumnya

Soal Cawe-cawe, PPP Ingat JK Ketika Megawati Presiden

Berita Selanjutnya

PKS Ingin 3 Paslon, Kalau 2 Terjadi Perpecahan

Berita Terkait

Hukum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9/2023).

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

17 jam yang lalu

Hukum
Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

20 Oktober 2025 13:58 WIB

Monitor Hukum
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Panjdaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Dok MI/KAI)

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

18 Oktober 2025 21:51 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

17 Oktober 2025 15:23 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

Proyek Kereta Cepat: "Jebakan" Utang Warisan Jokowi hingga Dugaan Korupsi

17 Oktober 2025 14:10 WIB