Ini Alasan NasDem Tarik Diri dari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin 

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 20 Mei 2023 22:02 WIB
Jakarta, MI - Partai NasDem menyatakan menarik diri dari pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin atau menjadi oposisi bersama dua partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat karena ingin menjaga demokrasi berjalan dengan baik. "Keadilan sejahtera mengajari kita bagaimana konsistensi untuk merawat demokrasi di Indonesia. Karena kita harus berada di luar pemerintahan, bukan berarti kita benci pemerintahan," ujar Waketum Partai NasDem Ahmad Ali ketika menyampaikan pidato dalam Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5). Menurut Ahmad Ali keputusan berada di luar pemerintahan untuk kemudian membangun poros bersama PKS dan Demokrat merupakan pilihan yang sulit. Meski demikian, Ahmad Ali menekankan pilihannya menjadi oposisi bukan berarti membenci pemerintahan yang berjalan sekarang. "Memilih berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, tentunya itu bukanlah pilihan yang mudah bagi Partai NasDem," ungkapnya. Ali menambahkan, bahwa kewajiban Partai NasDem saat ini adalah tetap menjaga demokrasi. Partai yang berada di luar pemerintah, ujar dia, sangat dibutuhkan untuk memberikan koreksi dan kritik terhadap pemerintahan.Tapi itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga demokrasi. "Karena pemerintahan yang demokratis membutuhkan oposisi, membutuhkan partai yang di luar pemerintahan untuk melakukan," katanya. "Koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ketika pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat," imbuhnya.

Topik:

Jokowi Nasdem Ma'ruf Amin Koalisi

Berita Sebelumnya

Kasus Johnny G Plate Jangan Dibawa ke Politik, Ini Kasus Hukum

Berita Selanjutnya

NasDem Vs PDIP Soal Penetapan Johnny G Plate Tersangka Korupsi BTS Kominfo Rp 8 Triliun 

Berita Terkait

Hukum
Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

20 Oktober 2025 13:58 WIB

Monitor Hukum
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Panjdaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Dok MI/KAI)

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

18 Oktober 2025 21:51 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

17 Oktober 2025 15:23 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

Proyek Kereta Cepat: "Jebakan" Utang Warisan Jokowi hingga Dugaan Korupsi

17 Oktober 2025 14:10 WIB

Nasional
Said Didu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

14 Oktober 2025 13:46 WIB