Anies Baswedan Jangan ke-GR-an Sehingga Tuduh Jokowi Menghalanginya

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 25 Mei 2023 00:44 WIB
Jakarta, MI - Pengamat politik Fernando Emas meminta Anies Baswedan sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat. Pasalnya, kata dia, pernyataan Anies Baswedan dihadapan para relawannya pada Minggu (21/5) yang meminta agar negara tak ikut campur dalam proses pencapresan seseorang, merujuk pada penggiringan opini seolah Anies teraniaya. “Jangan membangun narasi yang mendiskreditkan pihak lain dan seolah dirinya tertekan serta teraniaya," kata Fernando, Kamis (25/5). Pernyataan Anies mengandung tuduhan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fernando menilai bahwa Anies seolah mengutarakan bahwa Presiden Jokowi menghalangi pencapresannya di Pemilu 2024. “Tentu ini merupakan tuduhan tanpa mendasar dan ingin memainkan seolah ia teraniaya. Hal ini akan menjadi fitnah terhadap Presiden Jokowi,” tegas Direktur Rumah Politik Indonesia ini. Sebagai bakal calon presiden, seharusnya Anies Baswedan membangun suasana politik yang kondusif dan tidak membuat pernyataan yang cenderung fitnah. “Anies Baswedan jangan ke-GR-an sehingga menuduh Jokowi ingin menghalangi pencapresannya. Jangan sampai menuding proses hukum yang menimpa Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate seolah ikut campurnya Jokowi terhadap pencapresan Anies Baswedan. Apakah proses hukum Formula E yang sedang berlangsung di KPK juga menjadi dasar pernyataan Anies tersebut?” tanya Fernando. Untuk itu, Fernando meminta Anies tak perlu ambil pusing dan berkoar bahwa ia teraniaya. Jika rakyat sudah memilih dan semua faktornya terpenuhi tentu Anies akan melenggang dengan lancar. “Kalau memang rakyat menghendaki, dan partai pendukung memenuhi persyaratan serta tidak ada persoalan hukum, seharusnya Anies Baswedan memiliki keyakinan untuk bisa ikut kontestasi pilpres 2024 karena tidak ada celah negara untuk menghalanginya,” pungkasnya.

Topik:

Jokowi Anies Baswedan

Berita Sebelumnya

Mahfud MD: Pemilu Kita Curang Terus

Berita Selanjutnya

KPU Tegaskan Parpol Tidak Boleh Terima Dana dari Hasil Penjualan Narkoba

Berita Terkait

Ekonomi
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Whoosh

7 jam yang lalu

Nasional
Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Joko Widodo (tengah) dan Budi Karya Sumadi (kanan) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siapa "Busuk", Pengurus Proyek atau Whooshnya?

12 jam yang lalu

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

23 jam yang lalu

Hukum
Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Diduga Terikat Janji dengan Jokowi, KPK Ciut ke Bobby Nasution

25 Oktober 2025 15:41 WIB

Monitor Hukum
Ilsutrasi - KPK RI - Mahfud MD - Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Diolah)

KPK dan Mahfud Bisa Whoosh...Whooshh...Whoosh Gak?

23 Oktober 2025 14:10 WIB

Hukum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9/2023).

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

22 Oktober 2025 15:43 WIB