Dissenting Opinion, Satu Hakim MK Setuju Usia Capres-Cawapres 35 Tahun

Akbar Budi Prasetia

Diperbarui 16 Oktober 2023 13:13 WIB

Jakarta, MI - Terdapat dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki pendapat yang berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan MK yang menolak gugatan batas usia capres-cawapres yang diajukan Dedek Prayudi yang juga merupakan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Nomor Perkara .29/PPU-XXI/2023. “Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda, (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi, Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah,” kata Ketua MK, Anwar Usman di Ruang Sidang MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/10). Hakim MK, Suhartoyo, menjelaskan, norma pada Pasal 169 UU 7/2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres hanya diperuntukan untuk subjek hukum yang bersifat privat guna dapat terpenuhiya syarat formal untuk dapat dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. “Maka, sesungguhnya subjek hukum dimaksud tidak dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 169 UU 7/2017 a quo,” kata Suharyoto. Selain itu, Suhartoyo menyatakan, permohonan para Pemohon tidak relevan untu diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan a quo. “Oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” jelas Suhartoyo. Sementara itu, Hakim MK, M Guntur Hamzah, menyampaikan, perkara yang diajukan oleh PSI tidak termasuk dalam open legal policy. Dia menyatakan, pada prinsipnya gugatan itu diajukan dikarenakan adanya ketidakadilan dan melanggar prinsip rasionalitas dan keadilan sebagai alasan yang dapat mengesampingkan open legal policy. “Ketidakadilan dimaksud karena pembatasan (usia) demikian tidak hanya merugikan dan bahkan menghalangkan kesempatan bagi figur/sosok geneasi muda yang terbukti pernah terpilih, seperti, dalam pemilihan umum/kepala daerah, sehingga figur/tokoh muda tersebut sudah dapat dipandang berpengalaman. Di samping itu norma a quo mengabaikan kesempatan emas generasi muda (golden moment),” papar Guntur Hamzah. Dia mengatakan, berdasarkan Pasal 6A ayat (1) menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikan, calon presiden dan wakil presiden yang berusia minimal 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. “Sedangkan, bagi calo presiden dan wakil presiden yang berusia dibawah 40 tahun dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui Pemilu termasuk pilkada yaitu anggota DPR< anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota,” kata Guntur Hamzah. “Artinya, penting untuk memastikan kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 tahun semata bagi calon presiden dan wakil presiden, namun juga tidak mengurangi kualitas kepemimpinan bakal calon prden dan wakil presiden karena tetap memperhatikan syarat pengalam yaitu pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah,” tutup Guntur Hamzah. (ABP) #Dissenting Opinion, Satu Hakim MK Setuju Usia Capres-Cawapres 35 Tahun

Topik:

PSI MK Partai Solidaritas Indonesia Gugatan Uji Materiil Capres-Cawapres

Dissenting Opinion, Satu Hakim MK Setuju Usia Capres-Cawapres 35 Tahun

Berita Sebelumnya

MK Tolak Permohonan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres 35 Tahun

Berita Selanjutnya

Ganjar Ajak Masyarakat Gunakan Produk Lokal

Berita Terkait

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

Kata Jokowi soal Sosok "Mr J" Jadi Ketua Dewan Pembina PSI: Tanyakan ke Ketum

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

Tapera jadi Tabungan Sukarela

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K