Cegah Pindah Partai, Jalan Terkahir PDIP Pasangkan Ganjar dengan Gibran

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 17 Oktober 2023 18:44 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri harus ada kesepakatan untuk memasangkan Gibran Rakabuming Raka dengan Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan,menilai, karpet merah untuk Gibran di Pilpres 2024, tergantung dari PDIP dan Presiden Jokowi. “Kalau Gibran dipasangkan dengan Ganjar Pranowo ini bisa saja mungkin kalau memang adanya kesepakatan antara PDIP dan Presiden Jokowi,” kata Iwan kepada Monitorindonesia.com, Selasa (17/10). Dia mengatakan, keberadaan Presiden Jokowi di PDIP masih sangat dibutuhkan. Sebab, PDIP mendapatkan efek positif atas kierja yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi selama dua periode. “Karena PDIP diuntungkan dengan tarikan persepsi publik tentang kinerja Presiden Jokowi,” ucap Iwan. Dia mengatakan, jika Gibran dan Presiden Jokowi keluar dari PDIP, maka akan sangat merugi. Pasalnya, selama ini citra positif yang didapati PDIP tidak lepas dari pengaruh Presiden Jokowi. “Maka PDIP tidak mampu memanfaatkan citra positif presiden sebagai bagian dari kader partai PDIP,” jelas Iwan. Sehingga, untuk mencegah Gibran dan Jokowi keluar, maka jalan terkahinrya PDIP adalah memasangkan Gibran dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. “Kemungkininan memasangkan Ganjar dan Gibran menjadi kemungkinan yang masuk akal dan minim citra buruk bagi keduanya,” tandas Iwan. (ABP)   #PDIP Pasangkan Ganjar dengan Gibran

Topik:

Jokowi PDIP Ganjar Pranowo Gibran Rakabuming Raka

Berita Sebelumnya

Yusril Enggan Berspekulasi Soal Intervensi Istana ke MK

Berita Selanjutnya

Cawapres Prabowo Mengerucut ke 3 Nama

Berita Terkait

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

7 jam yang lalu

Hukum
Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Diduga Terikat Janji dengan Jokowi, KPK Ciut ke Bobby Nasution

25 Oktober 2025 15:41 WIB

Monitor Hukum
Ilsutrasi - KPK RI - Mahfud MD - Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Diolah)

KPK dan Mahfud Bisa Whoosh...Whooshh...Whoosh Gak?

23 Oktober 2025 14:10 WIB

Hukum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9/2023).

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

22 Oktober 2025 15:43 WIB

Hukum
Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

20 Oktober 2025 13:58 WIB

Monitor Hukum
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Panjdaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Dok MI/KAI)

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

18 Oktober 2025 21:51 WIB