Komisi VII Pertanyakan Alasan Menteri BUMN Bentuk Jabatan Wakil Dirut Pertamina
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Komisi VII Pertanyakan Alasan Menteri BUMN Bentuk Jabatan Wakil Dirut Pertamina Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/a338b62d-0307-4859-9222-62577ce27855.jpg)
Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, mempertanyakan alasan Menteri BUMN, Erick Thohir membentuk jabatan Wakil Direktur Utama di Pertamina. Ia menilai, jabatan tersebut tidak memiliki urgensi sehingga terkesan ada motif untuk kepentingan pihak tertentu.
Padahal kata dia, Menteri BUMN, Komisaris dan Direktur Utama (Dirut) Pertamina belum pernah membicarakan soal rencana pengadaan jabatan baru itu di Komisi VII DPR RI.
"Saya tidak tahu apa maksud dan urgensi adanya posisi Wakil Direktur Utama Pertamina di tahun politik seperti sekarang ini. Saya melihat tidak ada urgensinya," kata Mulyanto seperti dikutip dari laman resminya, Jumat (2/2).
Mulyanto juga mempertanyakan tentang pembagian tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), karena kata dia, jangan sampai jabatan tersebut hanya menjadi pajangan yang nantinya akan membuat situasi menjadi kisruh.
"Ini juga tidak dijabarkan Menteri BUMN. Bisa jadi nantinya Wakil Dirut ini hanya menjadi pajangan. Atau malah jadi kisruh," ujarnya.
"Sekarang ini saja antara Dirut dengan Komut terkesan tidak kompak. Apalagi kalau nanti Wakil Dirut juga bersimpang jalan dengan Dirut, ini bisa semakin runyam dan melemahkan Pertamina," jelasnya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Anggota Komisi VII Dukung Tuntutan Mahasiswa Agar Presiden Cabut Peraturan Izin Tambang Ormas dan Freeport Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto-foto-midhanis.webp)
Anggota Komisi VII Dukung Tuntutan Mahasiswa Agar Presiden Cabut Peraturan Izin Tambang Ormas dan Freeport
24 Juli 2024 16:30 WIB
![Komisi VII Minta Luhut Tarik Pernyataannya Soal Pembatasan BBM Bersubsidi Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Komisi VII Minta Luhut Tarik Pernyataannya Soal Pembatasan BBM Bersubsidi
17 Juli 2024 12:25 WIB
![DPR ke Luhut: Masak Hadiah HUT Kemerdekaan RI Berupa Penerapan Pembatasan BBM Bersubsidi! Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto-foto-midhanis.webp)
DPR ke Luhut: Masak Hadiah HUT Kemerdekaan RI Berupa Penerapan Pembatasan BBM Bersubsidi!
16 Juli 2024 13:59 WIB
![Komisi VII Desak Pemerintah Bentuk Satgas PETI Dampak Longsor Tambang Emas di Suwawa Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Komisi VII Desak Pemerintah Bentuk Satgas PETI Dampak Longsor Tambang Emas di Suwawa
15 Juli 2024 13:17 WIB
![Pasal Power Wheeling dalam RUU EBET Dianggap Bahayakan Kedaulatan Energi Nasional Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Pasal Power Wheeling dalam RUU EBET Dianggap Bahayakan Kedaulatan Energi Nasional
12 Juli 2024 15:18 WIB
![Komisi VII Minta Pemerintah Selektif dalam Membuat Kebijakan Bea Masuk 200 Persen Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/mulyanto.webp)
Komisi VII Minta Pemerintah Selektif dalam Membuat Kebijakan Bea Masuk 200 Persen
6 Juli 2024 20:43 WIB
![Komisi VII Beberkan Kasus Korupsi Pertambangan yang Terjadi Belakang Ini Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/mulyanto.webp)
Komisi VII Beberkan Kasus Korupsi Pertambangan yang Terjadi Belakang Ini
14 Juni 2024 18:50 WIB