Ganjar Pranowo Deklarasi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran
Jakarta, MI - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri sebagai oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran, guna menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan, terhadap kebijakan pemerintah.
"Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," kata Ganjar dalam acara Halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5/2024).
"Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar," sambungnya.
Meski begitu, dia tetap menghormati pemerintahan yang baru. Ganjar pun menegaskan dirinya tak akan pernah berhenti, untuk mencintai bangsa ini.
Selain itu, langkah yang dia tempuh ini untuk menunjukkan moralitas politik. Sebab, kaa dia, cara berpolitik bangsa Indonesia harus naik kelas dan terhormat.
Ia juga menilai, tak perlu ada cibir-mencibir di antara sesama anak bangsa, karena jalur yang paling pas untuk menyuarakan kritikan adalah lewat parlemen.
"Itulah cara yang paling bagus kami bisa melakukan, tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol," ujarnya.
Sementara itu, Calon Wakil Presiden (cawapres) Mahfud Md. menyatakan, bahwa dirinya akan terus berjuang di banyak jalan.
Mahfud menuturkan, bahwa jalan itu bisa saja melalui partai politik dan gerakan politik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Polhukam itu mencontohkan, bahwa capresnya juga memiliki gerakan politik di luar partai.
Menurut dia, gerakan politik itu bukan hanya partai, melainkan organisasi masyarakat hingga pers, yang memiliki agenda untuk mengarahkan kebijakan negara.
"Saya itu sedang berkonsolidasi untuk kembali civil society yang pernah berjaya dalam satu barisan untuk membangun demokrasi," jelas Mahfud.
Mahfud pun akan kembali mengajar di kampus, untuk meluruskan cara-cara berhukum di Indonesia. Pasalnya, kini para elite mempraktikkan hukum tanpa etika.
Ia mencontohkan undang-undang kini, dibentuk selera elite yang punya kepentingan jangka pendek, dan kelompok kecil. Oleh sebab itu, praktik hukum harus diluruskan.
"Saya akan mengawal di bidang hukum, pengadilan tentu saja karena berhukum itu ada di pembuatan hukum, kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah, sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat," pungkasnya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
KPK Buka Peluang Periksa Herman Hery, Anggota DPR Fraksi PDIP yang Rumahnya Dikabarkan Digeledah Terkait Korupsi Bansos Covid-19
24 Juli 2024 13:25 WIB
PDIP Belum Kepikiran Jalin Kerja Sama dengan PSI di Pilkada Serentak 2024
23 Juli 2024 21:40 WIB
Banteng Tak Gentar Jika Harus Berhadapan dengan Anies dan KIM di Pilgub Jakarta
23 Juli 2024 13:51 WIB