Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Ngeles Dituding Main Wanita dan Senang Dugem

Jakarta, MI - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari ngeles main perempuan dan gemar dugem dari sederet tudingan yang dilontarkan oleh Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Riswan Tony, Hasyim.

Hasyim hanya memberikan klarifikasi soal penyewaan jet pribadi. "Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab? Memang untuk memastikan surat suara, terutama surat suara formulir terkirim tepat waktu," kata Hasyim di Jakarta, dikutip Senin (20/5/2024).

Bahkan ia mempertanyakan, siapa yang akan disalahkan jika pengadaan logistik gagal.

Sebelumnya, dalam rapat antara Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/5/2024), Riswan menuding para pejabat KPU terkejut menerima anggaran triliunan rupiah sehingga menjalani gaya hidup bak tokoh fiksi Don Juan. 

Riswan menyebutkan bahwa beberapa anggota KPU sering menyewa jet pribadi, berpesta (dugem), dan bermain wanita. "Bukan apa-apa, kaget ini. Punya uang Rp 56 triliun itu kaget. Akibatnya, ya sudah, ada yang kayak Don Juan. Nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita enggak dengar, itu pasti DKPP tahu, enggak mungkin enggak tahu. Belum lagi wanitanya. Pak Heddy nih cengar-cengir saja nih," ujarnya sambil menatap Ketua DKPP Heddy Lugito yang hadir dalam rapat tersebut. 

Riswan meminta Heddy untuk membuka informasi mengenai perilaku anggota KPU. "Jadi minta khusus Pak Ketua DKPP kita minta buka-bukaan. Kalau enggak mau (di rapat) terbuka, kita minta tertutup," tegas Riswan dengan tegas. 

Selain itu, Riswan menekankan pentingnya pengawasan ketat dari DKPP terhadap perilaku para pejabat KPU. Ia menginginkan agar DKPP terus memantau dan mengawasi kegiatan mereka guna memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran yang dapat merusak citra lembaga negara.