Ambisi Jokowi Menggebu-gebu, Pengamat: Sekarang Tak Ada yang Mau Bela Dia

Jakarta, MI - Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, menilai banyaknya perbedaan pendapat mengenai kebijakan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini menjadi tanda tanya publik. 

Ray menilai, banyak orang yang merasa bahwa program-program Jokowi terlalu terburu-buru dan terkesan ambisius. 

"Ambisi Jokowi yang menggebu-gebu bahkan terlihat seperti menerobos berbagai ketentuan, aturan atau fatsun yang berlaku," kata Ray kepada Monitorindonesia.com Jumat (7/6/2024). 

Apalagi kata Ray, semakin banyak lingkaran Jokowi yang sadar bahwa kebijakan-kebijakan Jokowi akhir-akhir ini, terlihat sebagai ambisi dan proyek pribadi dibandingkan dengan tujuan mengutamakan kepentingan rakyat.

"Salah satunya adalah pembangunan IKN yang terlihat terlalu dipaksakan untuk dapat diresmikan pada masa kekuasaan Jokowi," sambungnya. 

Kenyataannya kata Ray, sejak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan dengan cara tidak terhormat, tak ada jaminan bagi Jokowi akan terus didukung oleh partai politik lain maupun pendukungnya. 

"Jokowi tidak memiliki pendukung setia pasca ia meninggalkan PDIP dengan cara yang tragis dan memilukan, nyaris tidak ada satupun kekuatan politik yang bersedia bersama Jokowi baik dalam keadaan susah maupun senang," kata Ray. 

"Kasus UKT, dan kini Tapera, tak ada satupun partai yang berani muncul ke depan membela kebijakannya. Semua diam, bahkan seperti dalam kasus kenaikan UKT malah partai-partai secara terbuka menolak kebijakannya," tambahnya. 

Lebih lanjut, kata Ray Jokowi juga secara terang-terangan berusaha untuk meraup kekuasaan sebesar-besarnya di Republik ini. 

"Selain itu adalah mengumpulnya kekuasaan di keluarga Jokowi. Gibran jadi wapres, kini anak kedua dan mantu potensial maju di pillada 2024," pungkasnya. 

Sebab kata Ray, produk-produk reformasi seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi rusak di era Jokowi. 

"Pencapaian-pencapain reformasi, satu persatu, rontok di era kekuasaan Jokowi. Sebut saja KPK, MK, MA, pemilu/pilpres terburuk sepanjang sejarah reformasi di tahun 2024," tukasnya.