Bahlil Ngaku 10 Tahun Lebih Keluar dari Golkar tapi Nyalon Ketum! Ada Apa Nih?

Jakarta, MI - Bahlil Lahadalia mengaku siap menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar). Padahal, Bahlil sebelumnya pernah mengaku bukanlah kader partai lagi. Ada apa?

Jika Bahlil memang kader Partai Golkar, seharusnya Bahlil mengikuti mekanisme yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Bukan malah seakan 'memanfaatkan' isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) lalu.

Terkuak, bahwa pada bulan Oktober 2019, Bahlil menyebut sudah keluar dari Partai Golkar selama 10 tahun lamanya. Hal itu ia sampaikan usai dilantik sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Saat itu, Bahlil menegaskan statusnya saat masuk ke Kabinet Indonesia Maju bukan melalui kendaraan politik Partai Golkar, melainkan dari kalangan profesional. "Iya, saya sebagai profesional. Enggak (dari Partai Golkar). Sudah 10 tahun lebih (keluar Golkar)," kata Bahlil, 23 Oktober 2019 silam.

Fakta lain diungkap juga oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Samsul Hidayat dalam menanggapi keinginan Bahlil menjabat Ketua Umum Partai Golkar saat itu.

“Bahlil bukan lagi kader Golkar. Dan dia juga sudah mengakui tidak lagi menjadi bagian dari Partai Golkar sejak 10 tahun lalu,” tegas Samsul kepada wartawan, Senin (24/7/2023).

Bahlil juga telah mengakui bahwa dirinya sudah keluar dari Golkar. Adapun kehadirannya dalam kabinet juga bukan atas usulan partai yang dipimpin Airlangga Hartarto. Melainkan dari kalangan profesional sebagaimana diakui sendiri oleh Bahlil kala itu.

Selain pengakuan tersebut, sikap Bahlil juga tidak mencerminkan diri bahwa dia adalah kader Golkar. Sebab, kader Golkar tidak sepantasnya mengaku-ngaku siap mencalonkan diri sebagai ketum di saat gelaran musyawarah nasional (munas) masih jauh. “Tapi masak bukan kader Golkar mengaku siap menjadi ketua umum. Malu dong. Kita juga sebagai kader tidak mau dipimpin sosok yang bukan berasal dari kader Golkar,” beber Samsul.

Jika merujuk AD/ART Partai Golkar keputusan Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar tahun 2019, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon ketua umum.

Aturan ini lebih detail ada pada Bab IX terkait Struktur dan Kepengurusan Partai Golkar Pasal 18 poin ke-4.

Pertama, calon ketua umum disyaratkan pernah menjadi pengurus partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus partai Golkar tingkat provinsi dan/atau pernah menjadi pengurus pusat organisasi pendiri dan yang didirikan selama satu periode penuh, dan didukung oleh minimal 30 persen pemegang hak suara.

Kedua, aktif terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain. Ketiga, pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai Golkar.

Keempat, memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT). Kelima, memiliki kapabilitas dan akseptabilitas. Keenam, tidak pernah terlibat G 30 S/PKI.

Terakhir, bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai Golkar. 

Bahlil Calon Ketum

Bahlil mengaku masih menunggu tanggal dibukanya pendaftaran calon.

"Saya sendiri belum ikuti terlalu detail ya. Nanti kan Munasnya itu akan dilakukan tanggal 20 (Agustus), pendaftarannya itu yang saya dapat laporan bahwa akan dilakukan di tanggal 19 (Agustus). Jadi mungkin setelah pendaftaran baru bisa tahu bagaimana mekanismenya," kata Bahlil, Sabtu (17/8/2024).ia

Bahlil juga menjawab pernyataan Ketua Dewan Pembina Bappilu Golkar, Idrus Marham, yang menyebut ada 34 DPD tingkat provinsi yang mendukung Bahlil maju sebagai calon Ketua. Dia mengaku akan melihat situasinya.

"Ya saya, nanti kita lihat lah ya. Munasnya kan tanggal 20. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat, nanti kita lihat ya. Munasnya nanti kita lihat ya," ucapnya.

Sebelumnya, Idrus mengatakan ada 34 DPD tingkat provinsi yang mendukung Bahlil Lahadalia sebagai calon Ketum Golkar. Idrus menyebut dukungan yang lain akan menyusul kepada Menteri Investasi RI itu.

"Yang rilis kalau nggak salah sudah 34. Yang lain itu menyusul hanya masalah teknis. Dukungannya mencalonkan Bahlil sebagai Ketua Umum pengganti Airlangga," kata Idrus pada beberapa waktu yang lalu.

Ketum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), juga merespons kabar 34 DPD partainya mendukung Bahlil Lahadalia menjadi Ketum menggantikan Airlangga Hartarto. "Insyaallah. Jawaban saya insyaallah," kata AGK.

Meski demikian, sejauh ini belum ada calon resmi yang akan maju menjadi caketum Golkar. Dia juga merespons Bahlil yang digadang-gadang menjadi calon tunggal.

"Kita lihat, dong, kita lihat wong yang maju aja belum ada kan bagaimana kita bisa apa namanya menginginkan calon tunggal ya. Kita berikan apa, hak kepada DPD-DPD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia untuk memilih ketum kan, kan begitu saja," tandasnya.