RUU Perampasan Aset Tidak Dibahas, Masyarakat Harus Pelototi DPR

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 27 Mei 2023 18:27 WIB
Jakarta, MI - Seluruh masyarakat Indonesia harus mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan, dorongan masyarakat sangat diperlukan. Sebab, DPR tidak menunjukkan niatnya untuk membahas RUU tersebut. "Tidak ada dorongan dari masyarakat akan diabaikan DPR. Masyarakat harus pelototi DPR," kata kepada Monitor Indonesia, Sabtu (27/5). Dia mengatakan, pembahasan maupun pengasahan RUU Perampasan Aset ini tergantung dari dorongan masyarakat luas. "Sangat tergantung dari geliat masyarakat," jelas Ray. Namun, kata Ray, jika masyarakat hanya diam, dia meyakini RUU Perampasan Aset ini tidak akan dibahas maupun disahkan. Menurutnya, RUU itu sudah sangat urgent untuk disahkan, sebab korupsi di Indonesia sudah mulai menggurita "Kalau masyarakat diam, besar kemungkinan RUU Perampasan Aset tidak mendapatkan perhatian," tandas Ray. (ABP).         #RUU Perampasan Aset

Topik:

DPR RI ray rangkuti Lingkar Madani Ruu perampasan aset

Berita Sebelumnya

Bawaslu Imbau Bacapres Tidak Sosialisasi di Tempat Ibadah

Berita Selanjutnya

Gratis! Ini 10 Link Twibbon Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023

Berita Terkait

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Pastikan Sidang Etik Sahroni hingga Uya Kuya Digelar Pekan Depan

5 jam yang lalu

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

28 Oktober 2025 19:46 WIB

Nasional
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko (Dok. MI)

Singgih Januratmoko Desak Kemenag Tuntaskan Masalah Sertifikasi dan Inpassing Guru Madrasah

27 Oktober 2025 18:51 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Dok. MI)

Dana Kas Daerah Rp234 T– Masbakhun: Perlu Evaluasi Menyeluruh agar Dana Tak Mengendap

26 Oktober 2025 13:55 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Gelar Sidang Etik Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio pada Pekan Depan

23 Oktober 2025 12:00 WIB

Hukum
Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Sita Rp13,2 T Korupsi CPO, Pakar TPPU: Saatnya RUU Perampasan Aset Disahkan!

21 Oktober 2025 12:57 WIB