RUU Perampasan Aset Tidak Dibahas, Masyarakat Harus Pelototi DPR
![Akbar Budi Prasetia](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui
27 Mei 2023 18:27 WIB
![RUU Perampasan Aset Tidak Dibahas, Masyarakat Harus Pelototi DPR](https://monitorindonesia.com/2023/04/rapat-paripurna-dpr.jpg)
Jakarta, MI - Seluruh masyarakat Indonesia harus mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan, dorongan masyarakat sangat diperlukan. Sebab, DPR tidak menunjukkan niatnya untuk membahas RUU tersebut.
"Tidak ada dorongan dari masyarakat akan diabaikan DPR. Masyarakat harus pelototi DPR," kata kepada Monitor Indonesia, Sabtu (27/5).
Dia mengatakan, pembahasan maupun pengasahan RUU Perampasan Aset ini tergantung dari dorongan masyarakat luas. "Sangat tergantung dari geliat masyarakat," jelas Ray.
Namun, kata Ray, jika masyarakat hanya diam, dia meyakini RUU Perampasan Aset ini tidak akan dibahas maupun disahkan. Menurutnya, RUU itu sudah sangat urgent untuk disahkan, sebab korupsi di Indonesia sudah mulai menggurita
"Kalau masyarakat diam, besar kemungkinan RUU Perampasan Aset tidak mendapatkan perhatian," tandas Ray. (ABP).
#RUU Perampasan Aset
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Ekonomi
![Banggar DPR Usulkan Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tahun 2025 Sebesar 5,4 Persen Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/2021/03/Ketua-banggar-DPR-RI-Said-Abdullah.-Foto-dpr.go_.id_.jpg)
Banggar DPR Usulkan Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tahun 2025 Sebesar 5,4 Persen
16 Agustus 2024 21:02 WIB
Nasional
![PP Nomor 28 Tahun 2024 Berpotensi Halalkan Zina - Referensi para Siswa dan Remaja? Tabel jumlah kasus HIV di Indonesia dari tahun ke tahun (Foto: Dok. Ditjen P2P)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/pp-nomor-28-tahun-2024-berpotensi-halalkan-zina.webp)
PP Nomor 28 Tahun 2024 Berpotensi Halalkan Zina - Referensi para Siswa dan Remaja?
5 Agustus 2024 12:19 WIB
Politik
![Kala Politikus PDIP Akui Usul Revisi UU MD3, Kursi Ketua DPR Bakal Direbut? Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah mengakui pernah mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Usulan itu disampaikan kepada Wakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Ilustrasi Kursi Ketua DPR RI/Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/pdip-usul-revisi-uu-md3-kursi-ketua-dpr.webp)
Kala Politikus PDIP Akui Usul Revisi UU MD3, Kursi Ketua DPR Bakal Direbut?
4 Agustus 2024 03:07 WIB
Hukum
![KPK Panggil Anggota DPR RI Fraksi NasDem Indira Chunda Thita Terkait TPPU SYL Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/foto-juru-bicara-kpk-tessa-mahardika.webp)
KPK Panggil Anggota DPR RI Fraksi NasDem Indira Chunda Thita Terkait TPPU SYL
16 Juli 2024 11:53 WIB
Kesehatan
![Diduga Ada Dorongan Asuransi Swasta, Komisi IX Tolak Penerapan Satu Tarif BPJS Kesehatan KRIS Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/irma-suryani-1.webp)
Diduga Ada Dorongan Asuransi Swasta, Komisi IX Tolak Penerapan Satu Tarif BPJS Kesehatan KRIS
12 Juli 2024 12:05 WIB
Hukum
![Tegas! Ketua DPR Turun Tangan Desak APH Segera Tuntaskan Kasus Afif Maulana Ketua DPR RI, Puan Maharani (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/ketua-dpr-puan-maharani-foto-midhanis.webp)
Tegas! Ketua DPR Turun Tangan Desak APH Segera Tuntaskan Kasus Afif Maulana
4 Juli 2024 14:15 WIB