Rencana Vaksin Dosis Ketiga Bebayar, Legislator PKS Bilang Tak Pantas

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 2 September 2021 12:16 WIB
Monitorindonesia.com - Tindakan pemerintah yang berencana menerapkan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga (booster) tak lagi gratis di awal tahun, dinilai tidak pantas dilakukan pemerintah. Pasalnya selain masih pandemi, hal itu juga tidak sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization/WHO. Hal ini dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati melalui keterangan tertulisnya, Kamis (2/9/2021) menanggapi rencana pemerintah tersebut. WHO sebelumnya mengecam pemberian vaksin booster atau dosis ketiga vaksin Covid-19, karena tidak cukup bukti ilmiah bahwa booster diperlukan dan tingginya ketimpangan vaksin di seluruh dunia, terutama bagi negara produsen dengan negara importir vaksin. Anis menilai, vaksinasi berbayar menunjukkan cara penanganan pandemi yang kurang memahami kondisi masyarakat. "Selagi status pandemi belum berubah vaksin tidak boleh berbayar karena vaksin barang publik, belum lagi ekonomi masyarakat sedang tertekan," katanya. Hal lain yang menjadi sorotan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, adalah pembiayaan vaksinasi booster dari dua sumber. Pertama, bagi peserta BPJS Kesehatan yang golongan penerima bantuan iuran (PBI), mereka akan dibiayai negara. Kedua, untuk golongan masyarakat non-PBI, biaya ditanggung oleh masyarakat sendiri. "Mengkomersialkan vaksin saat situasi pandemi Covid-19 yang merupakan bencana nasional secara etika tidak pantas," tegasnya. Di sisi lain, ia juga menyatakan seharusnya fokus pemerintah segera menyelesaikan percepatan uji coba vaksin dalam negeri untuk segera diproduksi secara massal. "Selesaikan dulu produksi vaksin secara mandiri. Percepatan uji coba produksi vaksin buatan dalam negeri harus segera diselesaikan demi menghadapi ketimpangan vaksinasi Covid-19 jangka panjang," pintanya. Apalagi selama ini, menurut Anis, fokus pemerintah kepada vaksin juga tidak berimbang dengan strategi dasar 3T (testing, tracing dan treatment) yang menjadikan PPKM selama ini kurang efektif. "Jadi, pemerintah harus mengutamakan produk vaksin dalam negeri," tegas Legislator dapil DKI Jakarta I ini. Terakhir, Anis mengingatkan pemerintah agar selayaknya memperhatikan masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Karena, selain dampak dari sisi ekonomi, juga ada dampak puluhan ribu anak-anak yang menjadi yatim piatu. "termasuk fasilitas kesehatan (faskes) yang kurang memadai, dan insentif nakes yang belum terpenuhi. Ini semua harus menjadi perhatian serius pemerintah," pungkasnya. (Ery)

Topik:

Vaksin Berbayar

Berita Sebelumnya

Bangun Komunikasi Orangtua dan Guru untuk Sukseskan PTM di Masa Pandemi

Berita Selanjutnya

Kunjungi Vaksinasi Nelayan Jakarta, Puan Tegaskan Jangan Ada Kesenjangan Vaksinasi