DPRD Soroti Semrawutnya Jaringan Utilitas di Jakarta

Nicolas

Diperbarui 19 Oktober 2021 22:40 WIB

DPRD Soroti Semrawutnya Jaringan Utilitas di Jakarta

Monitorindonesia.com – DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna terkait Raperda jaringan utilitas di Gedung DPRD DKI pada Selasa (19/10/2021). Dalam pandangan umum (PU), sembilan fraksi menyoroti semrawutnya jaringan utilitas di Jakarta. Salah satu fraksi yang menyorotnya yakni PDI Perjuangan. Fraksi PDIP salah satunya menyoroti BAB V tentang Penempatan Jaringan Utilitas pasal 18 ayat (2), khususnya mengenai Sarana Jaringan Utilitas yang bersifat sementara, di mana klausul pasal tersebut ke depannya diharap lebih bertaji terhadap kondisi utilitas Jakarta yang masih semrawut sampai saat ini. “Kami berharap kiranya sifat sementara tersebut bukan berarti pembiaran terhadap kondisi seperti saat ini. Fraksi Partai Gerindra berharap dalam penentuan besaran tarif sewa sudah semestinya dibahas oleh stakeholders agar tidak membebankan masyarakat pengguna hingga pelaku bisnis.Walaupun sudah ada Perda Nomor 8 Tahun 1999 atau 20 tahun yang telah berlalu. Oleh karena itu perlu ada batasnya yang tidak ditetapkan oleh kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tetapi oleh Gubernur,” kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Panji Virgianto. Fraksi Partai Gerindra dalam salah satu pandangannya menyoroti persoalan krusial pada pasal 15 dan 16 mengenai masalah penghitungan besaran tarif sewa sarana utilitas yang penempatannya dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Namun dalam menentukan besaran tarif, badan usaha dapat memperhitungkan dan mengusulkan besaran tarif tersebut. Fraksi Partai gerindra berharap dalam penentuan besaran tarif sewa sudah semestinya dibahas oleh stakeholders agar tidak membebankan masyarakat pengguna hingga pelaku bisnis. “Apalagi jika besaran tarif sewa (Sarana Jasa Utilitas Terpadu/SJUT) mahal tentu akan berdampak kepada nilai jual kepada masyarakat. Tentu akan menjadi beban tersendiri dan lagi-lagi masyarakat yang akan dirugikan,” tutur anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Syarifudin. Sementara Fraksi PKS dalam salah satu pandangannya menyampaikan bahwa jaringan utilitas memiliki ruang lingkup yang sangat luas seperti jaringan listrik, telekomunikasi informasi, air, minyak, gas, dan sanitasi, sehingga kebutuhan dasar rakyat yang dilindungi Undang-undang dan harus memiliki jaminan ketersediaan bagi rakyat. “oleh karena itu aturan hukum hingga teknis kebijakan dalam raperda ini harus selaras dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Yaitu aturan terkait tata ruang, AMDAL, pertanahan perizinan dan lain sebagainya,” kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI Karyatin Subiyantoro. Adapun Fraksi Partai Demokrat dalam salah satu pandangannya berharap transparansi pemprov DKI dalam menginformasikan tarif penempatan jaringan utilitas yang saat ini dijadikan acuan proytek kerjasama BUMD dan mitra swasta, termasuk konsekuensi dari kelanjutan kerjasama penyelenggaraan proyek SJUT. “Apabila di kemudian hari diputuskan bahwa tarif penempatan jaringan utilitas berbeda dengan asumsi yang menjadi dasar kerjasama BUMD dengan mitra swastanya tersebut,” tutur Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Wita Susilowaty. Kemudian, Fraksi PAN dalam salah satu pandangannya meminta agar pelaksanaan SJUT di 34 lokasi yang dikerjakan Perumda Sarana Jaya dan 29 oleh PT Jakarta Propertindo melalui anak perusahaan diharap bukan untuk pemborosan APBD. “Perlunya peran dari stakeholders dalam memaksimalkan perencanaan yang matang untuk dapat menarik konsumen sehingga menambah pemasukan daerah,” ujar anggota Fraksi PAN DPRD DKI Riano P. Ahmad. (Zat)

Topik:

DPRD Jakarta Utulitas Utilitas

DPRD Soroti Semrawutnya Jaringan Utilitas di Jakarta

Berita Sebelumnya

Walikota Jakbar Diminta Tindaklanjuti Kasus Persekusi Warga Permata Buana

Berita Selanjutnya

Resmi Gugat PSI Rp1 Triliun, Viani: Tuhan Beserta Kita dan Kebenaran Pasti Terkuak

Berita Terkait

Pengunjung PRJ Tercebur ke Selokan Gegara Trotoar Bolong di Kemayoran, Ali Lubis: Ini Sangat Konyol

Dwi Rio Apresiasi Program 100 Hari Kerja Pramono-Rano

KEA 98 Soroti Sikap Bungkap Khoirudin Atas Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja DPRD Jakarta

DPRD Jakarta Minta Pemprov Percepat Proyek Pengendalian Banjir

Dwi Rio Sambodo Sebut Kawasan TOD Berpotensi Lestarikan Sejarah dan Budaya

Kasus Rusun Cengkareng, Polisi Periksa Prasetyo Edi Hari Ini

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K