Heru Diminta Tidak Tutup Mata, Sugiyanto Usulkan Bentuk Tim Independen Investigasi Beras Bansos Covid 19 Rp 3,65 Triliun

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 17 Januari 2023 20:45 WIB
Jakarta, MI - Cuitan akun @Kurawa yang menyebutkan dugaan beras bansos menjadi bancakan di DKI Jakarta diminta untuk ditindaklanjuti. Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diminta tidak tutup mata dan segara membentuk tim independen untuk menelisik lebih dalam persoalan beras bansos yang dianggarkan sebesar Rp 3,65 triliun tersebut. Adalah Ketua Koalisi Masyarakat Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto yang mengatakan itu. Sebab, dikatakan Sugiyanto jika cuitan itu benar. Maka kuat dugaan anggaran beras bansos itu menjadi bancakan dan harus diproses secara hukum. "Kalau tim independen terbentuk, tugasnya untuk mendalami persoalan beras bansos Covid 19 ini. Tentunya, jika data yang kita dapatkan sudah valid. Maka saya tidak akan ragu-ragu melaporkan kasus ini kepada KPK," ujar pria yang akrab disapa SGY itu. Dikatakan SGY, persoalan beras bansos Covid 19 sebenarnya sudah ramai sejak lama karena adanya sejumlah persoalan. Namun, di awal 2023 kembali menjadi perbincangan pasca adanya cuitan @kurawa. "Kalau saat itu masyarakat takut dianggap tidak manusiawi jika mempersoalkan beras bansos. Nah saat ini kembali mencuat. Tentu ini harus lebih serius ditelusuri," katanya. KPK, sambung SGY sudah menyampaikan, agar masyarakat melaporkan persoalan yang terjadi. Namun, Katar dalam melaporkan persoalan tidak akan lagi sembarangan sehingga tidak menjadi lelucon. "Beberapa kasus yang kita pernah laporkan ke Kuningan, dalam prosesnya KPK perlu pendalaman. Tentu dengan pengalaman itu. Kalau pun kita akan melaporkan kita butuh data yang lengkap," tegas SGY. "Kita tidak ingin melaporkan persoalan ini hanya dari audit BPK. Karena itu akan mudah digugurkan. Dengan adanya tim independen yang mendalami temuan ini. Maka pastinya KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut," timpalnya. Terkait adanya dugaan Katar yang begitu ngotot mengungkapkap kasus di Jakarta dikarenakan memiliki kepentingan menjegal pencapresan Anies di 2024. SGY dengan tegas menolak hal itu. "Anies nyapres urusan lain. Soal beras bansos tentu tidak ada hubunganya. Jadi tidak ada urusan antara capres dan beras," sindirnya. (MI/Sof)

Topik:

Sugiyanto Heru Budi Hartono Bansos Covid-19 Pj Gurbernur DKI Jakarta

Berita Sebelumnya

Ada Apa dengan Komisi D DPRD DKI, Kepala Dinas SDA dan Kontraktor Kompak 'Tutup Mulut' Soal Pembangunan Waduk?

Berita Selanjutnya

Ini 5 Anggota DPRD DKI yang Ruangannya Digeledah KPK

Berita Terkait

Hukum
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Sisa Dosa Korupsi Bansos Era Juliari 'Membidik' Gary Tanoesoedibjo dan Petinggi Logistik!

13 Agustus 2025 19:22 WIB

Ekonomi
Utas Twitter Rudi Valinka @kurawa menuding ada dugaan korupsi Program Bansos DKI tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun.

Rudi Valinka yang Bongkar Penimbunan Beras Bansos Covid-19 Dapat 'Kue' Juga, Jadi Stafsus Menkomdigi

13 Januari 2025 20:35 WIB

Metropolitan
Ombudsan RI Jakarta Raya (Foto: Dok MI/Aswan)

ORI Jakarta Raya Didesak Sikapi Dugaan Nepotisme Eks Pj Gubernur Heru Budi dan Putrinya di PT MRT Jakarta

6 Januari 2025 15:07 WIB

Metropolitan
Mantan Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono (Foto: Dok MI/Antara)

Dugaan Nepotisme Eks Pj Gubernur Heru Budi dan Putrinya di PT MRT Jakarta, DPRD dan Pemprov Jakarta Diminta Klarifikasi

5 Januari 2025 13:29 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto (Foto: Dok MI)

Korupsi Bansos Presiden, KPK Periksa Dirut PT ALA Teddy Munawar dan Direktur PT INKUBISC Steven Kusuma

8 November 2024 16:00 WIB