Heru Diminta Tidak Tutup Mata, Sugiyanto Usulkan Bentuk Tim Independen Investigasi Beras Bansos Covid 19 Rp 3,65 Triliun

Jakarta, MI - Cuitan akun @Kurawa yang menyebutkan dugaan beras bansos menjadi bancakan di DKI Jakarta diminta untuk ditindaklanjuti. Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diminta tidak tutup mata dan segara membentuk tim independen untuk menelisik lebih dalam persoalan beras bansos yang dianggarkan sebesar Rp 3,65 triliun tersebut. Adalah Ketua Koalisi Masyarakat Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto yang mengatakan itu. Sebab, dikatakan Sugiyanto jika cuitan itu benar. Maka kuat dugaan anggaran beras bansos itu menjadi bancakan dan harus diproses secara hukum. "Kalau tim independen terbentuk, tugasnya untuk mendalami persoalan beras bansos Covid 19 ini. Tentunya, jika data yang kita dapatkan sudah valid. Maka saya tidak akan ragu-ragu melaporkan kasus ini kepada KPK," ujar pria yang akrab disapa SGY itu. Dikatakan SGY, persoalan beras bansos Covid 19 sebenarnya sudah ramai sejak lama karena adanya sejumlah persoalan. Namun, di awal 2023 kembali menjadi perbincangan pasca adanya cuitan @kurawa. "Kalau saat itu masyarakat takut dianggap tidak manusiawi jika mempersoalkan beras bansos. Nah saat ini kembali mencuat. Tentu ini harus lebih serius ditelusuri," katanya. KPK, sambung SGY sudah menyampaikan, agar masyarakat melaporkan persoalan yang terjadi. Namun, Katar dalam melaporkan persoalan tidak akan lagi sembarangan sehingga tidak menjadi lelucon. "Beberapa kasus yang kita pernah laporkan ke Kuningan, dalam prosesnya KPK perlu pendalaman. Tentu dengan pengalaman itu. Kalau pun kita akan melaporkan kita butuh data yang lengkap," tegas SGY. "Kita tidak ingin melaporkan persoalan ini hanya dari audit BPK. Karena itu akan mudah digugurkan. Dengan adanya tim independen yang mendalami temuan ini. Maka pastinya KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut," timpalnya. Terkait adanya dugaan Katar yang begitu ngotot mengungkapkap kasus di Jakarta dikarenakan memiliki kepentingan menjegal pencapresan Anies di 2024. SGY dengan tegas menolak hal itu. "Anies nyapres urusan lain. Soal beras bansos tentu tidak ada hubunganya. Jadi tidak ada urusan antara capres dan beras," sindirnya. (MI/Sof)