Ada Apa dengan Komisi D DPRD DKI, Kepala Dinas SDA dan Kontraktor Kompak 'Tutup Mulut' Soal Pembangunan Waduk?

Jakarta, MI - Misteri pembangunan empat (4) Waduk di Jakarta tahun 2022 lalu terus menggelinding. Untuk diketahui, pembangunan waduk yang termasuk dalam program Anies 942 bersumber dari anggaran pusat (PEN) dan APBD murni. Untuk Waduk Kampung Dukuh 1 dan Waduk Mabes Hankam senilai Rp 39 miliaran ini murni APBD DKI, sedangkan untuk anggaran pembangunan waduk Cilangkap dan Munjul dari bantuan dana Pusat (PEN Pemulihan Ekonomi Nasional). Serupa Tapi Tak Sama Keempat proyek ini sama-sama program strategis pencegahan banjir Ibukota di hulu Jakarta. Program ini sangat sangatlah bagus dan dinantikan warga Jakarta. Oleh pejabat penguasa di Dinas Sumber Daya Air, guna mewujudkan proyek ini ditempuh dengan cara pemilihan mitra kerja lewat e-Catalog. Tidak lelang terbuka yang memicu kecemburuan buat kalangan kontraktor nasional. "Proyek ini akal-akalan pejabat Dinas SDA. Sengaja ditunjuk lewat e-Catalog bukan dengan lelang umum", kata seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya kepada Monitor Indonesia, Selasa (17/1). Alasan apalagi kalau bukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)? Sebab dengan metode pemilihan lewat e-Catalog ini kan perusahaan terbatas. "Lagi pula ini aneh, masa pekerjaan kompleks seperti ini lewat e Catalog? Setahu saya kalau e Catalog ini murni barang barang siap pakai bukan pekerjaan konstruksi apalagi pembangunan Waduk," timpal Endin, salah satu kontraktor proyek itu. Berdasarkan penelusuran, bahwa di dalam akun instagram Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta selalu mengupdate kegiatan kegiatan utamanya Kepala Dinas. Termasuk kunjungan kelokasi proyek proyek waduk ini. Hal yang sama juga terlihat bahwa Sekretaris Komis D Syarif bersama rombongan warga sekitar waduk berfoto ria dilokasi bersama kontraktor dan pejabat pejabat. Namun sangat disayangkan, ketika Monitor Indonesia yang mengkonfirmasi dan ingin mewawancarai, wakil rakyat ini ogah dan kompak tutup mulut bersama kontraktor Dedi dan Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Yusmada, pejabat yang kaya raya ini. Begitupun dengan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah yang semula semangat menjelaskan kepada Monitor Indonesia, kini bungkam alias diam seribu bahasa dan juga diduga memblokir saluran selulernya. Sebelumnya oleh LSM GAMITRA proyek ini telah dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. GAMITRA minta Kajati mengusut dugaan KKN yang terendus sarat diproyek ini. Untuk diketahui hingga tadi malam truk truk molen masih mensuplay beton ke lokasi proyek waduk Munjul. Yusmada yang dikonfirmasi tadi malam hingga berita ini diturunkan tidak juga bergeming. (MI/Sabam Pakpahan) #DPRD DKI Jakarta