KPK Geledah Kantor DPRD DKI Jakarta, Ada Apa?

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sore ini, Selasa (17/1) tiba-tiba menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kedatangan KPK ke gedung wakil rakyat tersebut, membuat petinggi Sekretariat DPRD DKI Jakarta kaget. Setibanya di Kantor DPRD DKI, lembaga anti rasuah itu diterima Kepala Sekretariat DPRD DKI Jakarta Firmansyah. Beberapa saat kemudian, Tim KPK bersama Sekwan DPRD DKI mengunjungi beberapa ruang di gedung baru DPRD DKI. Adapun ruang yang dimasuki Tim KPK yaitu lantai 2, 4, dan 8. "Info yang saya dapatkan, kedatangan Tim KPK ini sebagai lanjutan proses dari penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Pulogebang Jakarta Timur," kata Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah. Amir mengatakan, kedatangan tim KPK itu, untuk mencari bukti-bukti peluang keterlibatan anggota DPRD DKI Jakarta dalam penyediaan tanah Pulogebang. Anggota itu berasal dari F-PDIP, Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra. "Info yang didapatkan setidak-tidaknya ada tiga anggota DPRD DKI Jakarta yang terindikasi turut serta dalam dugaan korupsi penyediaan tanah Pulogebang," ujarnya. "Kita nantikan hasilnya. KPK akan memberi keterangan ke masyarakat," sambungnya. Sebagaimana diketahui, KPK saat ini tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur. Pengadaan itu merupakan proyek badan usaha milik daerah (BUMD) Perumda Sarana Jaya pada 2018-2019. "KPK saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti terkait perkara dugaan TPK untuk pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, oleh Perumda SJ (Sarana Jaya) tahun 2018-2019," kata Kepala Bagaian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikir kepada wartawan, Jumat (15/7). Pihaknya pun, telah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah ini. Namun, Ia masih enggan menyampaikan nama-nama tersangka. Ali mengatakan saat ini, KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa para saksi. Dia pun memastikan KPK akan segera mengumumkan konstruksi perkara hingga pihak yang dijadikan tersangka.