Di parkiran, Syafrin Liputo Terserang Penyakit "Tutup Mulut"

Jakarta, MI - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo belakangan tertular penyakit "tutup mulut" kepada wartawan. Sikap aneh ini mulai terasa dari sikap Syafrin Liputo yang tak lagi seramah sebelumnya yang kerap menjadi narasumber kalangan wartawan ibu kota. Nyaris tiap hari aktivitas transportasi tak luput dari pemberitaan. Sebab moda transportasi ibu kota Jakarta ini sangat vital dan menyentuh semua geliat ekonomi dan pemerintahan. Tokoh sentral dibalik moda transportasi ibu kota pastinya Kepala Dinas Perhubungan. Sayangnya, pasca Monitorindonesia.com membuka tabir kebobrokan pengelolaan parkir oleh UP Perparkiran yang dipimpin Adji Kusambarto, sang Kepala Dinas ini tak bergeming. Bila Kepala Dinasnya saja sudah turut bungkam dan Adji Kusambarto merahasiakan mitra KSO-nya mengelola parkir, maka publik mencurigai sikap tersebut menggambarkan citra buruk seorang pemimpin. "Kepala Dinas itu harusnya mengambil sikap tegas mengoreksi kinerja anak buahnya, apalagi sudah terungkap fakta-fakta keganjilan pengelolaan parkir ibu kota yang carut marut gini," kata Daniel, pegiat anti korupsi, Kamis (13/7). Mengamati sikap Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo yang sibuk mengejar-ngejar juru parkir liar tapi kekeuh menyembunyikan kecurigaan potensi penguapan pajak parkir seperti sikapnya Adji Kusambarto yang selalu berkelit memperalat Henu Aji stafnya untuk koordinasi. Sedangkan Henu Aji kepada Monitorindonesia.com pagi ini Kamis, (13/7) mengatakan takut memberikan data itu. "Karena data menyangkut mitra KSO pengelolaan parkir, saya takut data perusahaan itu diketahui publik karena menyangkut banyak pihak pak," katanya dari balik telpon genggamnya. "Namunpun demikian, sebaiknya Monitorindonesia.com kirimkan surat permintaan data-data tersebut, mudah-mudahan dengan surat resmi begitu, pak Adji Kusambarto mau memberikan datanya," tambah Henu Aji menyarankan. Sebelumnya diberitakan bahwa pencapaian target pajak parkir oleh UP Perparkiran hanya Rp 51,3 Miliar tahun 2022 lalu melebihi target. Pajak parkir tersebut diperoleh dari 1.139 juru parkir yang tersebar diseluruh Jakarta Raya. Ditambah dengan pendapatan dari kurang lebih 50 lokasi parkir yang diserahkan pengelolaannya kepihak ketiga dengan bagi hasil yang disebutnya mitra KSO. Namun dari kalkulasi Monitorindonesia.com dari puluhan titik wawancara yang dilakukan random diseluruh Jakarta Raya kepada petugas juru parkir, rata-rata petugas ini dibebankan Rp 50.000/ hari. Bila dikalkulasi 1.139 orang juru parkir, maka akan terkumpul Rp 56.950.000/hari. Dan bila setahun 365 hari x Rp 56.950.000 = Rp 20.786.750.000. Dengan demikian, nilai pajak parkir yang didapatkan dari lima puluhan lebih tempat strategis yang dikelola mitra KSO dengan UP Parkir hanya tiga puluhan miliar. Sungguh miris dan prihatin mengingat kenyataan dilapangan parkir-parkir strategis yang diperebutkan berbagai kalangan untuk mengelola parkir di Jakarta ini bila jadi ajang bisnis gelap yang terselubung dan terlegitimasi dengan cara KSO yang gelap. Publik akan terus mengejar kemana uang parkir mereka yang terus dikumpulkan pengelola parkir disetiap kali pengendara kendaraan walau hanya berhenti sejenak sekedar mengambil uang di ATM dipinggir jalan. "Jangankan parkir untuk berjam-jam pak, kita berhenti sejenak hanya untuk mengambil uang tunai ke ATM saja, kita dipalak tukang parkir," kata Hambali kepada Monitorindonesia.com, di Tebet Pancoran Jakarta Selatan yang baru saja masuk kendaraannya usai mengambil unang tunai. (Sabam Pakpahan)