Presiden Diminta Segera Keluarkan Perppu UU ITE

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 13 Maret 2021 06:00 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyabut tiga skenario alternatif untuk mengakhiri ketidakpastian hukum di Indonesia, yang bisa berakibat kepada penilaian jatuhnya indeks demokrasi seperti yang terjadi tahun ini. Skenario pertama adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) yang bermasalah, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sehingga pasal-pasal direvisi. “Tapi ini track-nya agak lama, karena itu saya lebih setuju dengan skenario kedua, yaitu skenario yang cepat yaitu, Presiden mem-Perppu UU ITE sehingga secara otomatis pasal bermasalah dihilangkan, agar segera ada kepastian hukum,” kata Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Jumat (12/3/2021). Skenario yang ketiga, adalah menuntaskan pembahasan dan pengesahan RUU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) karya anak bangsa agar banga memiliki satu kesatuan hukum. Sebagai criminal constitution atau criminal code satu untuk seterusnya dan selamanya, sehingga ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih luas kepada seluruh UU yang mungkin benuansa penuh ketidakpastian hukum tersebut. “Ini usul saya, dan mudah-mudahan bisa dimengerti terutama para pembuat hukum, dalam hal ini DPR dan Presiden. Ada pun Kepolisian, Kapolri dalam hal ini telah berinisiatif baik sekali untuk mengakhiri ketidakpastian ini,” katanya. Mantan Wakil Ketua DPR itu mengatakan, kepolisian bukan pembuat UU karena itu dalam jangka panjang akan ada masalah. Apabila dihulu persoalannya Kepolisian kita tidak dibekali oleh UU yang permanen, yang bersumber dari Perppu atau revisi UU atau yang lebih permanen adalah pembahasan pengesahan KUHP yang pada periode lalu sebetulnya telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama.[olliver)  

Topik:

Fahri Hamzah UU ITE

Berita Sebelumnya

Pimpinan DPD Minta BPOM Jangan Persulit Perizinan Vaksin Nusantara

Berita Selanjutnya

Basarah Ajak Media Jaga Wibawa Ruang Publik dari Residu Medsos

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

6 Oktober 2025 20:52 WIB

Hukum
Abdul Fickar Hadjar (Foto: Dok MI)

Mahasiswi ITB Ditangkap Usai Unggah Meme Prabowo-Jokowi, Pakar Hukum Usakti: Polisi Lebay dan Tak Ngerti Demokrasi

11 Mei 2025 10:53 WIB

Monitor Hukum
Ilustrasi poster bertuliskan kebebasan berbicara (Foto: Dok MI/Getty Images)

Harap-harap Cemas Praktik Kriminalisasi UU ITE Usai Putusan MK

2 Mei 2025 08:34 WIB

Hukum
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (Foto: Dok MI)

Masih Ingat Kasus Jaksa Jovi dan Aktivis Daniel? Sebagian Gugatannya soal UU ITE Dikabulkan MK

29 April 2025 23:35 WIB

Nasional
Presiden RI Prabowo Subianto beri sambutan saat Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke 112 NTT (Foto: Tangkap Layar)

Prabowo: Fahri Hamzah Baru Boleh Senyum kalo Program 3 Juta Rumah Sudah Berdiri

4 Desember 2024 14:40 WIB