Menkopolhukam : Pemerintah Serius Selesaikan Pelanggaran HAM

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 15 Maret 2021 16:17 WIB
Monitorindonesia.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengungkapkan, keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu. Hal itu dilontarkan Menkopolhukam usai melaksanakan pertemuan dengan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (15/03/21). "Kami serius semua, Kejaksaan Agung serius. Tadi itu juga disinggung, karena memang sudah berproses," kata Mahfud, di Kejaksaan Agung, Senin (15/03/21) Memang, lanjut Mahfud, mereka tak membahas secara rinci penyelesaian kasus pelanggaran HAM itu bersama Jaksa Agung. Yang jelas, Mahfud menegaskan, komitmen penyelesaian ini bukan hanya perintah dari Presiden Joko Widodo saja. Namun, merupakan kebijakan negara yang diatur dalam Undang-undang. Sebab, kata dia, sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih bisa memuat TAP MPR hingga munculnya tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa seluruh kasus HAM maupun lainnya bisa diselesaikan secara yudisial. Penyelesaian secara yudisial yang dimaksud Mahfud adalah proses kasus itu bisa dimungkinkan berjalan jika telah memenuhi prosedur. Salah satunya kelengkapan alat bukti. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyinggung bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM berat bisa diselesaikan secara non yudisial. Namun, tak dijelaskan secara rinci seperti apa cara penyelesaian kasus HAM non yudisial itu. "Nah ini semua masih jalan. Kita merencanakan penyelesaian itu secara yudisial dan non yudisial," tambah Mahfud. Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung, Ali Mukartono mengatakan, pihaknya telah selesai menginventarisir kasus. Hasilnya telah dikirimkan ke Komnas HAM beserta petunjuk untuk melengkapi berkas perkara kasus HAM berat itu. Namun, pihaknya hingga saat ini, belum menerima balasan dari Komnas HAM terkait petunjuk yang diberikan jaksa itu. “Belum (kami terima). Mungkin masih dikaji,” kata Ali. Kejaksaan Agung sebelumnya telah membentuk Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat. Ada 18 orang anggota Timsus HAM yang telah dilantik oleh Jaksa Agung. Timsus tersebut diketuai oleh Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi. Sedangkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono ditunjuk menjadi Wakil Ketua Timsus HAM. (Fanss)

Topik:

HAM Masa Lalu

Berita Sebelumnya

Jubir PA 212 Anjurkan Presiden Seumur Hidup

Berita Selanjutnya

Isu Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, Pemerintah Tidak Ikut Campur